KENDARI, BKK – Kantor wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sulawesi Tenggara (Sultra) menyebutkan realisasi anggaran pemulihan ekonomi nasional (PEN) mencapai Rp2,6 triliun.
Hal tersebut diungkapkan Pelaksana tugas (Plh) Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sultra, Joko Pramono, Jumat (21/1). Kata dia, rincian program PEN di Sultra terbagi menjadi tiga kluster utama yakni kesehatan, perlindungan masyarakat, serta penguatan memulihan ekonomi antara lain berisi insentif fiskal, dukungan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan korporasi.
“Untuk kluster kesehatan dengan realisasi PEN sebesar Rp220,84 miliar, kluster perlindungan sosial Rp1,49 triliun, kluster UMKM dan korporasi Rp262,04 miliar, dan kluster prioritas Rp642,36 miliar. Kemudian pada kluster kesehatan itu ada insentif nakes sebesar Rp6,61 miliar diterima 1.205 orang, dan ada klaim pasien sebanyak 2.232 pasien dengan nilai Rp214,23 miliar,” ungkapnya.
Joko menuturkan, bagi dana PEN yang diperuntuhkan untuk masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 yaitu pada kluster perlindungan sosial mulai dari penerima program keluarga harapan (PKH) telah disalurkan sebesar Rp261,42 miliar yang diterima 127.729 Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Selain itu, kata Joko, untuk perlindungan sosial juga diberikan melalui Bantuan Sosial Tunai (BST) sebesar Rp199,51 miliar diterima 118.978 KPM, Bansos sembako sebanyak 166.410 KPM total senilai Rp284,31 miliar.
“Kemudian, kartu prakerja sebanyak 111.973 penerima dengan nilai realisasi Rp397,50 miliar, Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa sebanyak 1.906 desa dan diterima 96.192 KPM dengan alokasi realisasi Rp339,77 miliar, BSU diterima 12.351 Tenaga Kerja (TK) sebesar Rp12,35 miliar,” ucapnya.
Joko menambahkan, untuk kluster UMKM dan korporasi terdiri dari BPUM sebanyak 51.699 penerima dengan anggara realisasi Rp62,04 miliar, penempatan dana penyaluran kredit Rp446,64 miliar sebanyak 2.034 debitur dengan penempatan Rp200,00 miliar.
“Untuk kluster prioritas terdapat PKT yakni PUPR sebesar Rp502,48 miliar dan diterima 34.060 TK, Kementan sebesar Rp3,47 miliar diterima 523 TK, Kemenhub sebesar Rp91,02 miliar diterima 1.523 TK,” tandasnya. (cr4/nan)
