KENDARI, BKK – Mobilitas masyarakat Sulawesi Tenggara (Sultra) pada triwulan I 2022 di pasar, pertokoan, apotek, dan pusat transportasi telah menyamai situasi sebelum pandemi. Jumlah penumpang angkutan udara per Februari 2022 meningkat 36,11% (YoY) namun lebih rendah dibanding Januari 2022. Kondisi ini mempengaruhi perekonomian dan respon APBN di Sultra.
Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran (PPA) II Kantor wilayah (Kanwil) Direktoral Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Eko Wahyu Budi Utomo mengungkapkan bahwa realisasi belanja Negara pada triwulan I tahun 2022 sebesar Rp4,597 triliun.
“Jadi, realisasi belanja Negara mencapai Rp4,597 triliun atau 20,57% dari pagu APBN yang ditetapkan tahun 2022,” ungkap Eko, Jumat (22/4).
Dijelaskan, belanja Pemerintah Pusat dan TKDD sebagai penopang tingginya realisasi belanja di Sultra. Realisasi belanja Pemerintah Pusat sampai dengan bulan Maret sebesar Rp1,231 triliun (18,67%) yang terdiri antara lain belanja Pegawai sebesar Rp463,48 niliar (18.67% dari pagu), belanja Barang sebesar Rp334,04 miliar (13,05% dari pagu APBN). Kemudian belanja Modal sebesar Rp433,99 miliar (28,04% dari pagu APBN), dan belanja Bansos sebesar Rp40 Juta (0.53% dari pagu APBN).
“Jadi, menteri keuangan telah menyampaikan langkah-langkah strategis pelaksanaan anggaran TA 2022 pada pimpinan kementerian atau lembanga yang meliputi 5 hal, yaitu: perbaikan perencanaan; percepatan pelaksanaan program/kegiatan atau proyek; percepatan pengadaan barang dan jasa; percepatan penyaluran dana bansos dan banper yang tepat sasaran; dan peningkatan monitoring dan efektivitas belanja,” ujarnya.
Eko menuturkan, kanwil DJPb Sultra secara aktif terus berkoordinasi dengan KPPN guna mendorong satker agar segera melaksanakan akselerasi belanja pada periode berikutnya khususnya untuk belanja barang dan belanja modal.
Lanjutnya, penyaluran TKDD sampai dengan akhir Januari 2022 mencapai Rp3,1 triliun. Belanja TKDD tumbuh positif ditopang dana Transfer ke Daerah, yaitu realisasi penyaluran DAU yang lebih tinggi akibat peningkatan kepatuhan daerah dalam pemenuhan dokumen.
“Kemudian penyaluran dana Desa masih rendah karena belum semua daerah mengajukan permohonan salur dan revisi APBDes sesuai PMK 190 tahun 2021,” ucapnya.
Olehnya itu, kanwil DJPb dan KPPN terus mendorong Pemda untuk mempercepat penyaluran dana Desa dan BLT dana Desa dalam rangka memperkuat perlinsos. Berkaitan dengan DAK Fisik, nilai realisasi tahun 2022 masih rendah dikarenakan sampai sekarang Pemda masih melaksankan proses melengkapi laporan capaian output TAYL serta proses pelelangan kegiatan TA 2022.
Eko menambahkan, kanwil DJPb dan KPPN terus mendorong Pemda untuk segera memenuhi dokumen persyaratan penyaluran dan mempercepat penyaluran bansos, realisasi belanja barang & modal melalui percepatan lelang.
“Kemudian kinerja pendapatan tumbuh tinggi didukung semua komponen pendapatan negara melanjutkan kinerja yang baik dari tahun lalu, dan diharapkan berlanjut ke depan, seiring pemulihan ekonomi yang semakin kuat dan implementasi reformasi struktural,” tandasnya. (cr4)
