ANDOOLO, BKK – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Konawe Selatan (Konsel) menggelar sosialisasi dan pelatihan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), sekaligus pembentukan asosiasi pengurus BUMDes se-Kabupaten Konsel, disalah satu hotel di Kendari, Rabu (20/7) malam.
Pembukaan kegiatan itu dihadiri langsung Bupati Konsel Surunuddin Dangga, Anggota Komisi V DPR-RI, Ir Ridwan Bae, Kepala BPKP Provinsi Sultra, Wahyu Hartono, Ketua Kamar Dagang Indonesia (KADIN) Konsel Adi Jaya Putra, Kepala DPMD Konsel Annas Mas’ud dan pengurus serta pendamping BUMDes se-Konsel.
Dikesempatan itu, Kepala DPMD Konsel Anas Mas’ud menuturkan, pelatihan pengelolaan keuangan BUMDes kali ini dengan memperkenalkan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) BUMDes.
Dimana kata Annas, pengelolaan tata keuangan BUMDes diharapkan BUMDes di Konsel berjalan sehat menuju desa maju Konsel hebat.
“Selain itu, untuk memberikan pemahaman dan penyamaan persepsi tata kelola keuangan BUMDes melalui SIA BUMDes bekerja sama dengan BPKP RI Perwakilan Sultra,” tutur mantan Kadis Kominfo Konawe Selatan ini.
Pesertanya, tambah Annas, 90 orang yang diprioritaskan BUMDes aktif dan sehat sesuai hasil monitoring dan evaluasi.
Sementara itu, Bupati Konsel Surunuddin Dangga berharap, kegiatan itu dapat memberikan pemahaman dan edukasi dalam pengelolaan BUMDes di Konsel.
“Melalui pelatihan ini, kita harapkan setiap desa dapat mengembangkan BUMDesnya. Setelah sosialisasi ini, kita ingin mereka profesional dalam mengelola BUMDes,” ujar Surunuddin.
Orang nomor 1 di Konsel ini mengatakan, pelatihan dan sosialisasi dilakukan sehingga pemerintah dapat membenahi pengelolaan BumDes lebih baik dan sehat.
“Sehingga desa-desa bisa tertata pengelolaan Bumdesnya. Yang maju kita dorong berkembang, yang kurang kita latih, yang tidak bisa kita gabungkan menjadi BumDes bersama. Agar dana BumDes yang sudah kita siapkan jangan hilang. Kita harapkan BumDes sehat sehingga bisa desa bisa mandiri, ada sumber pembiayaan dari desanya, dan juga perekonomian di desa dapat berjalan,” papar bupati dua periode itu.
Senada dengan itu, Kepala BPKP Sultra Wahyu Hartono menuturkan, saat ini tidak sedikit BUMDes dalam pengelolaan keuangannya terjerat kasus hukum.
Peran BPKP, kata dia, mengawal pelaksanaan pembangunan di daerah agar bisa lebih berakuntabilitas dan mendukung pencapaian tujuan yang sudah ditetapkan.
“Kami menyambut baik karena Konsel di tahun 2022 menjadi mitra kami yang pertama kali menyelenggarakan Bintek. Ini perlu diapresiasi. Ini menjadi pelopor agar daerah lain bisa mengikuti langkah ini. Kami siap mendukung agar pengelolaan BUMDes efektif, efisien dan transparan,” ungkapnya.
Di tempat yang sama, Anggota Komisi V DPR-RI asal Sultra Ir Ridwan Bae, memandang apa yang telah dilakukan pemerintah daerah Konsel merupakan terobosan penting. Utamanya, kata dia, memberikan pembekalan dalam pelatihan pengelolaan BUMDes di Konsel.
“Kami mengapresiasi Konsel yang telah mengambil langkah pelatihan pengelolaan BUMDes. Ini menjadi contoh bagi daerah lain di Sultra. Sebab, H Surunuddin Dangga selaku bupati lebih jauh melangkah untuk menata ekonomi di pemerintahan desa dan masyarakat desanya,” nilai Ridwan. (ril/nir)
