LABUNGKARI, BKK – Rencana pembangunan lanjutan tugu megah Labungkari tahap 2 di wilayah simpang lima labungkari terancam batal.
Padahal anggaran tersebut sudah tercantum dalam dokumen belanja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Buton Tengah (Buteng) Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp6 miliar.
Penjabat (Pj) Bupati Buteng Muhammad Yusup mengatakan, bahwa pembangunan harus melihat skala prioritas. Oleh karenanya, kata dia, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buteng lebih memprioritaskan pembangunan kantor di labungkari sebagai ibu kota Kabupaten Buteng.
“Saya membangun dalam rangka skala prioritas, bukan berarti tidak dibangun (Lanjutan tugu Labungkari, red). Kita prioritaskan dulu yang memang kebutuhan masyarakat, bukan keinginan. Yang menjadi kebutuhan itulah yang diprioritaskan, sementara yang menjadi keinginan nanti dulu setelah kebutuhan terpenuhi,” ujarnya.
Dikatakan, bagaimana mungkin pemkab melaksanakan pelayanan secara maksimal, jika kantornya tidak ada.
“Kantor ini sudah dibutuhkan masyarakat selama 8 tahun, tapi tidak dibangun-bangun. Makanya, pembangunan kantor ini menjadi prioritas saya,” paparnya.
Jadi, jelas dia, pembangunan lanjutan tugu Labungkari bukan dihilangkan, tapi lebih dulu membangun yang prioritas.
“Setelah kebutuhan terpenuhi, baru keinginan. Itupun jika anggaran sudah berlebih baru kita bangun keinginan kita,” tandasnya.
Terpisah, Kepala Dinas PUPR Buteng Aminuddin membenarkan jika pembangunan lanjutan tugu Labungkari, pematangan lahan perkantoram di langkomu, serta pembangunan 1 unit kantor di langkomu telah dianggarkan dan melekat di DPA Dinas PUPR Buteng.
“Anggaran yang disiapkan untuk pembangunan lanjutan tugu Labungkari itu sebesar Rp6 miliar, pembangunan Kantor di langkomu Rp3 miliar, pematangan lahan perkantoran di langkomu sebesar Rp1 miliar,” rincinya.
Dia menegaskan, sebenarnya anggaran tugu Labungkari sebesar Rp6 miliar itu sudah cukup untuk menuntaskan pekerjaan lanjutan tugu tersebut.
Saat ini pihaknya sudah mendorong dokumen lelang ke Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ).
“Untuk penginputan sudah, dan sudah ada juga penyampaian dari Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (BLPBJ) Buteng menyangkut pelelangan itu. Dokumennya lengkap, masalah lelang dan tidak lelangnya itu bukan dari kita,” katanya.
Sementara, Pelaksana tugas (Plt) Kepala UKPBJ Sekretariat Daerah (Setda) Buteng Laode Syarif mengatakan, proyek pembangunan tugu Labungkari bukan bermasalah dibagian pelelangannya bisa jalan atau tidak jalan.
Namun, kata dia, pada saat pembahasan APBD Perubahan 2022, tim TPAD sempat menanyakan ke pihak UKPBJ mana proyek yang belum tender dan belum tayang.
“Jadi pada saat perencanaan pembahasan anggaran APBD Perubahan 2022 kami ditanya mana proyek yang belum tayang dan mana proyek yang belum tender, karena ada kebutuhan prioritas memaksimalkan kegiatan perkantoran di Labungkari. Sehingga dari pihak tim TPAD untuk memaksimalkan anggaran, jadi anggaran tersebut diprioritaskan di Labungkari karena APBD kita sangat minim,” tandasnya. (m1/nir)
