KENDARI, BKK – Pasca Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, banyak sektor yang terdampak hingga ke pelosok daerah. Baik berdampak pada meningkatnya harga bahan pokok maupun harga tiket transportasi.
Menanggapi hal tersebut, Pengamat Ekonomi Sulawesi Tenggara (Sultra) Dr Syamsir Nur mengungkapkan, kenaikan BBM memicu tekanan terhadap daya beli masyarakat. Olehnya itu, pemerintah daerah (pemda) diperlukan langkah cepat untuk menstabilkan perekonomian di daerah.
“Pemerintah daerah harus bergerak cepat untuk mengatur stabilitas harga sehingga tidak ada oknum pelaku ekonomi lainnya memanfaatkan situasi ini,” ungkap Syamsir Nur saat dihubungi melalui sambungan telepon, Minggu (11/9).
Dijelaskan, mengapa pemerintah mesti bergerak cepat melakukan pengimbangan tekanan daya beli atau konsumsi masyarakat, sebab perlu dipahami jika harga bahan pokok dan tarif transportasi sudah mengalami kenaikan maka sangat sulit untuk turun kembali.
“Jadi, adapun sektor utama yang paling berdampak atas kenaikan harga bahan bakar minyak yakni di sektor transportasi, logistik yang banyak menggunakan bahan bakar dan bahan pokok sehingga menekan daya beli masyarakat,” urainya.
Syamsir menuturkan, untuk bahan pokok yang mengalami lonjakan harga seperti bawang merah, cabai, dan telur yang bakal memberikan andil terhadap inflasi di Sultra. Kenaikan harga bahan pokok tersebut memang di datangkan dari Kota Makassar sehingga mobilitas turut mengalami kenaikan.
“Karena harga BBM naik, maka transportasi perdagangan antar provinsi juga turut melakukan penyesuaian harga sehingga menekan daya beli masyarakat,” ucapnya.
Syamsir menambahkan, daya beli masyarakat akan tertekan, namun diharapkan kondisi ini tidak berjalan lama karena semakin tinggi daya beli atau pengeluaran akibat kenaikan BBM yang tidak diimbangi dengan pendapatan maka tentu menjadi polemik.
“Karakteristik pekerja kita di Sultra masih banyak yang memiliki penghasilan yang tidak tetap. Yang penting, bantalan sosial yakni bansos BBM, bansos sembako dan subsidi upah bagi pekerja maupun perlindungan di sektor transporasi seperti ojol, sopir dan nelayan dipastikan diterima dengan baik dan tepat sasaran. Semoga bantuan tersebut menyentuh masyarakat bagi yang membutuhkan,” tandasnya. (cr4/ada)
