KENDARI, BKK – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra menggelar upacara hari kesadaran nasional (HKN) 2022, Senin (19/9).
Upacara itu dilakukan di pelataran Kantor Gubernur Sultra tanpa dihadiri Gubernur Ali Mazi.
Asisten III Sekretariat Daerah (Setda) Sultra, Sukanto Toding mengatakan pihaknya bersyukur kembali melaksanakan upacara bendera setelah kurang lebih dua tahun tidak dilakukan karena adanya Covid-19.
“Saya atas nama Pemprov Sultra menyambut baik dan menyampaikan terimakasih kepada semua pihak khususnya pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Pemda Sultra yang telah mengkoordinasikan pelaksanaan hari kesadaran nasional,” katanya saat membacakan sambutan Gubernur Ali Mazi.
Dikatakan, rasa kebangsaan atau nasionalisme adalah penting bagi sebuah bangsa, hal itu dikarenakan karena nasionalisme adalah keyakinan setiap warga negara tentang perasaan senasib dan sepenanggungan dalam bingkai kesatuan.
“Selain itu paham nasionalisme dapat menjadi alat perangkai persatuan yang sangat berperan dalam mengahadapi segala bentuk ancaman dan gangguan baik dari dalam maupun dari luar, baik yang bersifat militer maupun non militer,” ujarnya.
ia menambahkan, eksistensi sebuah bangsa bukanlah semata-mata ditentukan oleh kekuatan militernya tetapi sangat ditentukan oleh kemampuan bangsa yang bersangkutan dalam mempertahankan, melestarikan dan memperbarui ketahanan nasionalismenya.
“Akhir-akhir ini rasa kesadaran nasional terus mengalami erosi. Simbol-simbol negara dan maknanya tidak dipahami lagi. Generasi muda sekarang ini tidak merasakan penjajahan dan keterbelakangan sarana dan prasarana ekonomi, generasi muda sekarang ini langsung dapat merasakan kemudahan akibat kemajuan teknologi tetapi minim pengetahuan tentang nilai-nilai kebangsaan,” bebernya.
Jika dibiarkan, menurut dia, akan menjadi ancaman serius bagi eksistensi negara Indonesia. Sebab kesadaran nasional aparatur sipil negara penting untuk diamankan dan disebarkan sampai kapanpun baik pengetahuan maupun ideologi.
“Sebab aparatur sipil negara adalah pilar penyelenggara untuk itulah maka tidak ada aparatur sipil negara yang tidak diberi pendidikan dan pelatihan tentang kesadaran nasional mulai calon pegawai hingga menjadi pejabat agar menjadi pengetahuan,” paparnya. (cr3/nan)
