RAHA, BKK – Nasib 6.426 tenaga honorer lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muna masih bergantung Pemerintah Pusat.
Diketahui, Pemkab Muna melalui Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Muna, telah rampung mendata jumlah honorer di lingkup Pemkab Muna, yakni sebanyak 6.426.
Jumlah tersebut, sebenarnya lebih banyak jika dibandingkan dengan jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemkab Muna.
Kepala BKPSDM Kabupaten Muna H La Ode Ena mengatatakan, bahwa tenaga honorer yang mendapatkan gaji lewat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) hanya berkisar 1.000 orang.
“Nah, karena jumlah tenaga honorer kita sangat banyak, makanya kami melakukan verifikasi kembali berkait jumlah tenaga honorer kita,” ujarnya.
La Ena menuturkan, Pemkab Muna sebenarnya tidak mempersoalkan jumlah tenaga honorer tersebut. Sebab, jelas dia, pendataan tenaga honorer tersebut, bukan untuk kepentingan pengangkatan menjadi ASN maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK).
“Jadi, tidak ada hubungannya dengan pengangkatan ASN maupun PPPK. Hanya untuk kepentingan verifikasi saja,” jelasnya.
Kendati demikian, kata dia, Pemkab Muna berharap ada kebijakan Pemerintah Pusat terkait kejelasan nasib para honorer tersebut.
“Kita berharap ada kebijkan dari Pemerintah Pusat akan nasib para tenaga honorer ini. Mau dikemanakan mereka (honorer, red) ini, semua itu tergantung dari Pemerintah Pusat. Tentu kita inginkan ada kebijakan yang sesuai dengan harapan kita semua,” tuntas mantan Asisten II Sekretariat Daerah (Setda) Muna ini. (tri/nir)
