KENDARI, BKK – Universitas Sulawesi Tenggara (Unsultra) dan Universitas Hasanuddin (Unhas) menjalin Memorandum of Understanding (MoU) serta Perjanjian Kerja Sama (PKS) dalam pendidikan dan pengajaran, penelitian, publikasi, pengabdian kepada masyarakat, pemanfaatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan pengembangan kelembagaan dan tata kelola serta perencanaan pembukaan Program Strata 3 (S3) Doktor Hukum dan program pendidikan Strata 2 (S2) Magister Kenotariatan.
Penandatanganan tersebut dilakukan antara Rektor Unsultra Prof Dr Ir Andi Bahrun dan Rektor Unhas Prof Dr Ir Jamaluddin Jompa serta dilanjutkan dengan penandatanganan PKS oleh Dekan Fakultas Hukum (FH) Unhas Prof Dr Hamzah Halim dan Dekan FH Unsultra DrA La Niasa.
Rektor Unsultra Prof Andi Bahrun mengungkapkan, kerja sama ini merupakan langkah maju Unsultra untuk memberikan layanan pendidikan terbaik kepada seluruh masyarakat khususnya wilayah Sultra. Tak lupa ia mengucapkan syukur kerena hal yang telah lama ingin diwujudkan dan sekarang pihaknya berhasil menghadirkan program pendidikan S2 Kenotariatan dan S3 Hukum.
Lanjutnya, Unsultra kini selangkah lebih maju, apalagi Program S3 Hukum ini merupakan yang pertama di Sultra. Jadi ini merupakan kesempatan mengakomodir seluruh alumni S2 Hukum untuk melanjutkan kuliah meraih gelar Doktor tanpa harus bertolak kuliah ke daerah lain.
“Saat ini kami berhasil mewujudkan program pendidikan S3 Hukum dan S2 Kenotariatan. Bahkan menurut laporan, saat ini sudah ada kurang lebih 18 calon mahasiswa yang akan mendaftar masuk Program S3 Unsultra. Kemungkinan ketika program S2 dan S3 di buka, Unsultra bakal dibanjiri peminat,” ujarnya, Sabtu (16/10).
Ia juga mengatakan, sejauh ini Unsultra sudah menyiapkan tenaga pengajar berkompoten untuk mengajar pada program pendidikan baru tersebut. Dimana proses pengajaran akan dilaksanakan secara berani, memikat, dan langsung atau offline.
“Kita sudah mempersiapkan pengajarnya dari Unhas, Makassar, jadi kami buka tahun ini. Ayo segera lanjutkan Studi Doktor Hukum (S3) di Unsultra. Apalagi ini yang pertama di Sultra, sehingga saat ini kita tak perlu jauh-jauh lagi menempuh pendidikan Doktor ilmu Hukum, sebab Unsultra sudah memiliki Program Studi itu,” tuturnya.
Sementara itu, Dekan FH Unhas, Prof Hamzah Halim menerangkan, dalam perjanjian tersebut termuat beberapa tujuan yang disepakati oleh kedua belah pihak, antara lain penyelenggaraan pendidikan Program Studi Doktor Ilmu Hukum untuk peningkatan SDM dan memperluas kesempatan bagi masyarakat untuk mengikuti pendidikan Program Doktor Ilmu Hukum.
Sambungnya, selain itu, untuk meningkatkan kemampuan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai dengan visi dan misi para pihak. Tentu ia berharap dengan adanya perjanjian tersebut bisa meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan masing-masing pihak. Apalagi di dalam perjanjian ada yang namanya hak dan kewajiban, dimana kedua hal ini mengikat masing-masing para pihak.
“Sehingga dengan demikian kerja sama tersebut tidak hanya bersifat mengikat melainkan juga untuk memperkuat serta memacu penyelenggaraan pendidikan masing-masing pihak, guna mencapai tujuan akhir sesuai visi dan misi yang ada. Namun kami berharap PKS yang dilakukan ini mampu meningkatkan SDM FH Unhas dan FH Unsultra, khususnya pada penyelenggaraan Program Studi Doktor Ilmu Hukum,” pungkasnya. (adv)
