KENDARI, BKK – Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Sulawesi Tenggara (Sultra) meyebutkan, tingkat inflasi di Sultra pada Oktober 2022 mencapai 6,23%. Didominasi kenaikan harga bahan bakar mintak (BBM) dan biaya angkutan udara.
Kepala KPwBI Sultra Doni Septadijaya mengatakan, inflasi Sultra banyak didorong kenaikan harga komoditas dari komponen administered price atau harga yang diatur pemerintah.
“Capaian inflasi sebesar 6,23% dimaksud sudah berada di atas target inflasi tahunan pada tahun 2022 yang sebesar 3%+-1%, sehingga perlu menjadi perhatian bersama,” kata Doni, Kamis (3/11).
Disebutkan, untuk komponen volatile food saat ini juga mendorong inflasi yang lebih tinggi dengan catatan inflasi sebesar 1,87% (ytd), yang didorong oleh komoditas pangan seperti bawang merah dan telur.
Untuk menangani inflasi komponen volatile Food, lanjutnya, diperlukan berbagai upaya pengendalian harga sesuai dengan strategi 4K yakni ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, serta komunikasi yang efektif hingga ke daerah.
“Melalui kerangka Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Pemprov Sultra beserta Bank Indonesia telah melakukan strategi pengembangan komoditas strategis seperti telur ayam ras dan bawang merah,” ucapnya.
Doni menuturkan, pada launching Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Sultra di Kota Baubau yang lalu, dilaksanakan pula kerjasama antar daerah (KAD) untuk komoditas telur ayam antara pedagang Kota Kendari dengan produsen dari Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Sulawesi Selatan.
Kemudian, KAD bawang merah antara Kota Baubau dan Kabupaten Buton Selatan, sebagai upaya memastikan ketersediaan pasokan komoditas sehingga harga dapat lebih terkendali.
Selain itu, lanjut Doni, perluasan implementasi GNPIP di Sultra juga diwujudkan dalam gerakan TABE DI (Tanam caBE kenDalikan Inflasi). Program ini dikolaborasikan dengan berbagai program strategis lainnya di berbagai daerah, baik petani millenial, himpunan ekonomi dan bisnis pesantren, program pengembangan kebun pekarangan (P2KP), kampung hortikultura, dan lainnya.
“Namun demikian, upaya ini masih perlu dipertajam dengan program jangka menengah dan panjang agar gejolak harga dapat diminimalisir secara konsisten. Hal ini salah satunya dapat diwujudkan dengan mengoptimalkan alokasi anggaran penanganan inflasi oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah, dan mengembangkan program yang efektif dan partisipatif demi mencapai ketersediaan pangan dengan harga yang stabil,” pungkasnya.
Ditambahkan, demi menjaga daya beli masyarakat, Pemerintah Provinsi Sultra didukung pemerintah pusat melalui berbagai alokasi dana pengendalian inflasi. Upaya pun terus dilakukan untuk dapat melakukan realokasi subsidi BBM melalui berbagai bantuan sosial dengan tata kelola yang baik. (cr4/ada)
