KENDARI, BKK- Universitas Sulawesi Tenggara (Unsultra) menggelar Focus Group Discussion (FGD) Penelitian Penugasan Direktorat Riset, Teknologi dan Pengabdian kepada Masyarakat (DRTPM). Bertajuk “Perencanaan Satu Data Menggunakan Model Evaluasi Somatif Pada Penanganan Permukiman Kumuh di Kota Kendari”, bertempat di Hotel Horison Kendari, Kamis (3/11).
Rektor Unsultra, Prof. Dr. Ir. Andi Bahrun, M.Sc,. Agric., mengungkapkan bahwa kegiatan ini merupakan kelanjutan dari FGD yang sudah dilakukan sebelumnya di tiga kelurahan, diantaranya Kelurahan Lapulu, Kelurahan Bungkutoko dan Kelurahan Poasia.
“Jadi, FGD ini kembali dilakukan untuk menyempurnakan hasil-hasil temuan mereka sebelumnya dengan melibatkan berbagai stakeholder baik dari kelurahan maupun dari dinas terkait,” ujarnya,
Diantaranya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Kendari; Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kendari; Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda); Serta dari satuan kerja (Satker) Balai Prasarana Pemukiman Wilayah (BPPW) Sulawesi Tenggara (Sultra).
Ketua PERAGI Sultra itu juga mengatakan bahwa FGD yang sudah dilaksanakan ini juga harus ditindaklanjuti. Olehnya itu, ia meminta hasil penelitian tersebut memiliki output dalam penanganan permukiman kumuh di Kendari.
“Saya juga meminta untuk policy brief (ringkasan kebijakan) sebagai rekomendasi kebijakan yang akan disampaikan ke pemerintah daerah (Pemda) berdasarkan hasil penelitian ini,” ucapnya.
Serta sambung dia, masukan-masukan dari pihak terkait. Supaya penanganan permukiman kumuh ini tuntas, bukan saja tuntas penangannya tetapi mampu dirawat dan berkelanjutan. Disamping itu, mampu meningkatkan perekonomian masyarakat.
Selain itu, Rektor Unsultra 3 periode itu juga menambahkan bahwa ada sembilan penelitian penugasan dari Kementrian Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) untuk Unsultra tahun 2022 ini. Hasilnya nanti, akan saya launching bersama Pemerintah Kota (Pemkot) dan menyerahkan berbagai rekomendasi policy brief yang dipersembahkan untuk kota.
“Dengan harapan, dapat menjadi solusi masalah yang terkait dengan penelitian ini. Selain itu, kita juga mengharapkan hasil penelitian tersebut dapat bermanfaat. Saya juga menginginkan Unsultra harus menjadi bagian solusi yang ada dipermasalahan masyarakat maupun di Pemda,” paparnya.
Kepala Satker BPPW Sultra, Ir. Heber, ST, M.Si. M.Pwk mengatakan, Untuk kawasan permukiman kumuh di Sultra ini rata- rata semua kabupaten/ kota itu ada. Untuk itu, dalam penanganannya sangat penting berkolaborasi dengan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/ kota serta tidak ketinggalan dengan para akademisi.
“Jadi penelitian yang dilakukan dosen Unsultra ini saya tertarik, karena didalamnya ada evaluasi terkait tingkat keberhasilan suatu program. Selain itu, pasti ada kelemahan- kelemahan juga didalamnya, sehingga ini akan menjadi pelajaran bagi kita untuk lebih memfokuskan program kedepannya,” tuturnya.
Lanjut dia, salah satu indikator lingkungan permukiman kumuh adalah masalah sampah. Hal ini sangat susah dirubah kebiasaan- kebiasaan masyarakat yang tinggal di bantaran kali, sehingga perlu dilakukan edukasi kepada masyarakat supaya mereka bisa berubah.
“Saya berharap, lewat penelitian yang dilakukan Unsultra ini bisa memberikan masukan dan strategi kepada pihak terkait. Sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan dan mengubah kondisi masyarakat di permukiman kumuh,” pungkasnya. (adv)
