KENDARI, BKK – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Ali Mazi terus mendorong pembentukan lima daerah otonomi baru (DOB) di Bumi Anoa ini. Berbagai upaya telah dilakukan, salah satunya meminta pihak Dewan Pimpinan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) untuk mengawal rencana pemekaran wilayah tersebut.
Ali Mazi mengatakan, DPD RI khususnya Komite I memiliki peran penting dan strategis dalam rangka proses pengusulan pemekaran wilayah.
“Kami berharap kiranya Komite I DPD RI ini, dapat mengawal dan memperjuangkan terwujudnya lima daerah otonom baru tersebut,” kata Ali Mazi saat menggelar rapat bersama Komite I DPD RI di Aula Rumah Jabatan (Rujab) Gubernur Sultra, Senin (14/11).
Disebutkan, lima calon DOB yang sementara diperjuangkan yakni persiapan Provinsi Kepulauan Buton pemekaran dari Sultra, kemudian Kota Raha pemekaran dari Kabupaten Muna, Kabupaten Konawe Timur pemekaran dari Kabupaten konawe Selatan, Kabupaten Kepulauan Kabaena pemekaran dari Kabupaten Bombana, dan Kabupaten Muna Timur pemekaran dari Kabupaten Muna.
Untuk itu, lanjutnya, atas nama pemerintah daerah dan masyakarat Sultra, khususnya masyarakat di lima wilayah tersebut, menyambut baik kunjungan kerja tim Komite I DPD RI ke Sultra. Terlebih, tujuannya untuk melakukan advokasi dan melihat dari dekat serta mendengarkan aspirasi masyarakat di daerah yang sedang memperjuangkan peningkatan status wilayahnya.
“Kami berkomitmen untuk mendukung penuh proses percepatan terbentuknya calon daerah otonom baru di Provinsi Sultra,” ujarnya.
Salah satu bentuk dukungan pemerintah provinsi, ungkapnya, pada 7-9 November 2022 yang lalu telah dilaksanakan rapat koordinasi penyelenggaraan pemerintahan yang bertema percepatan terbentuknya DOB di Sultra.
“Hasil kesepakatan rapat tersebut melahirkan rekomendasi yang kami serahkan kepada Komite I DPD RI untuk menjadi bahan kajian dan penguatan kepada Komite I DPD RI, dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat di Wilayah Sultra,” imbuhnya.
Sementara itu, Wakil Ketua II Komite I DPD RI Filep Wamafma mengukapkan, sebagai Putra Papua dirinya mendukung rencana penambahan lima DOB di Sultra itu.
“Sebagi Putra Papua juga saya mendukung juga. Jangan Papua yang menjadi perhatian terus di daerah lain tidak. Jadi kita akan dorong juga, kebetulan usulan ke Papua Barat keluarga besar Sulawesi Tenggara ini setiap kali aspirasi juga. Jadi otomatis kita juga memperjuangkan,” ungkap Filep.
Ia pun mengaku dalam waktu dekat, pihaknya akan medesak pemerintah pusat untuk mencabut moratorium DOB sehingga harapan Gubernur Sultra tersebut dapat terwujud.
“Kita desak pemerintah untuk segera mencabut moratorium,” pungkasnya. (cr3/ada)
