KENDARI, BKK – Sebanyak 7 fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kendari bersama tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) resmi menyetujui rancangan anggaran pendapatan belanja daerah (RAPBD) tahun 2023 mendatang.
Dengan begitu, akan dilakukan lelang dini sebagai langkah awal terhadap beberapa kegiatan strategis Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari yang memang menjadi kebutuhan ril masyarakat.
“APBD Kota Kendari ini dimaksud kan sebagai urat nadi penyelenggaraan pemerintahan. Sehingga, program, kegiatan, dan alokasi anggaran yang ada dalam RAPBD Kota Kendari Tahun 2023 adalah mengambarkan kebutuhan ril masyarakat atas program dan kegiatan,” kata Pejabat (Pj) Wali Kota Kendari, Asmawa Tosepu, Selasa (15/11).
Ia menambahkan, setelah disetujui bersama maka langkah selanjutnya akan diteruskan ke Pemrintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) agar dilakukan evaluasi sebelum kemudian ditetapkan sebagaimana ketentuan perundang-undangan.
“Kita harap proses di provinsi tidak lama dan bisa segera kita tetapkan,” harapnya.
Sementara, perwakilan Fraksi Demokrasi Kebangkitan Bangsa (DKI) DPRD Kendari Noviana meminta, agar pemerintah dalam hal pengalokasian anggaran atas kegiatan yang telah ditetapkan benar-benar diperuntukan dalam rangka melayani kebutuhan masyarakat Kota Kendari.
“Dengan tujuan kesejahteraan yang adil dan merata yang tentunya harus selaras dengan program kerja mewujudkan Kota Kendari sebagai Kota bersih sesuai tagline wali kota saat ini,” ujarnya.
Tak hanya itu, wanita berhijab ini juga memberikan masukan terkait pelayanan kepada masyarakat untuk lebih ditingkatkan. Termasuk menyelaraskan pembangunan dan pelayanan sehingga program yang telah dicanangkan dapat tercapai dengan baik.
“Kami snagat mengharapkan betul-betul adanya perhatian Kota Kendari untuk dilakukan pembenahan terhadap pelayanan. Dan yang sudah baik bisa ditingkatkan lagi,” tutupnya. (cr1/nan)
