KENDARI, BKK – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) menyambut baik dan menyampaikan terimakasih atas kunjungan kerja (Kunker) Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) RI di Sultra dalam rangka dialog membangun strategi perencanaan diklat pembinaan ideologi pancasila, bertempat di Rumah Jabatan (Rujab) Gubernur Sultra, Rabu (23/11).
Penjabat (PJ) Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sultra Asrun Lio mengatakan, dalam sejarah negara kesatuan republik indonesia yang telah lebih dari setengah abad, perkembangan demokrasi telah mengalami pasang-surut. Masalah pokok yang dihadapi oleh bangsa indonesia adalah bagaimana meningkatkan kehidupan ekonomi dan membangun kehidupan sosial, budaya, politik yang demokratis dalam masyarakat yang beraneka ragam suku, adat dan budayanya, serta bagaimana persatuan dan kesatuan bangsa senantiasa terjaga dan terpelihara.
“Salah satu langkah strategis untuk menjaga serta memelihara persatuan dan kesatuan bangsa adalah melalui proses pembinaan ideologi negara di segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara,” katanya saat membaca sambutan Gubernur Ali Mazi.
Dikatakan, ideologi pancasila merupakan landasan ideal bagi bangsa indonesia sebagai pandangan hidup dan sumber segala sumber hukum dalam proses pembudayaan bangsa yang harus dipacu ke arah yang positif dan harus dijiwai, bersikap mawas diri, tenggang rasa, kerukunan serta memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap kebersamaan dan kesetiakawanan dalam upaya mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat indonesia.
“Masalah ideologi menjadi sangat penting, karena mengingat di satu sisi latar belakang bangsa indonesia yang sangat pluralistik, terdiri dari berbagai macam agama, suku, bahasa, dan kebudayaan daerah. Sementara di sisi lain, situasi kehidupan berbangsa bernegara dan bermasyarakat sejak berjalannya reformasi sampai saat ini masih diwarnai dengan fenomena sosial dan politik yang sangat dinamis,” ujarnya.
Asrun menambahkan, suatu kenyataan yang tidak dapat dipungkiri, bahwa hingga kini masih saja terjadi disharmonisasi sosial di berbagai daerah, baik yang bernuansa etnis, agama, maupun antar golongan. Beberapa kondisi riil lainnya, yang seringkali dijumpai akhir-akhir ini adalah adanya berita atau informasi hoax, globalisasi, demokratisasi, transparansi, transformasi iptek, akuntabilitas, penegakan hukum, narkoba, masalah ham dan lingkungan hidup, isu pemilu, dan pemulihan perekonomi dalam negeri.
“isu-isu tersebut apabila tidak diselesaikan secara arif dan bijaksana, maka berpotensi akan berkembang ke arah disintegrasi bangsa. Berangkat dari hal tersebut, maka pemahaman dan pengamalan ideologi pancasila pada hakikatnya penting bagi semua warga negara indonesia, dalam rangka membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang harmonis, tentram dan damai,” jelasnya.
Olehnya itu, kata dia perlu upaya peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ideologi pancasila di semua kalangan masyarakat, melalui pembinaan secara periodik. Kemudian diperlukan kader-kader yang mampu dan handal dalam proses pembumian ideologi pancasila, khususnya generasi muda indonesia. Lebih lanjut ucap dia, kualitas generasi muda merupakan kekuatan dalam mengantisipasi perubahan global yang sangat dinamis dan sangat kompetitif.
“Oleh karena itu, pemerintah provinsi sulawesi tenggara menyambut baik, seraya menyampaikan terima kasih atas kunjungan kerja Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) RI di sultra dalam rangka membangun strategi perencanaan diklat pembinaan ideologi pancasila, dengan harapan agar generasi muda Sultra menjadi generasi yang berkarakter dan bermoral pancasila, memiliki visi dan misi yang kuat dengan selalu berorientasi kepada semangat persatuan dan kesatuan yang kokoh, serta tidak mudah terkontaminasi terhadap hal-hal negatif yang dapat merusak keutuhan negara kesatuan republik indonesia,” ungkapnya.
Sementara itu, Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan BPIP RI, Baby Siti Salamah mengukapkan, berdasarkan peraturan presiden nomor 7 tahun 2018, BPIP adalah lembaga yang bertanggungjawab secara langsung dalam tugas membantu presiden di bidang pembinaan ideologi pancasila. Dalam melaksanakan tugasnya, BPIP diberikan lima mandat utama dalam pembinaan ideologi pancasila.
“Yaitu; pertama merumuskan arah kebijakan pembinaan ideolog pancasila. Kedua melaksanakan koordinasi, singkronisasi dan pengendalian pembidaan ideologi pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan. Ketiga melaksanakan penyusunan standarnisasi pendidikan dan pelatihan. Keempat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan. Kelima memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan pancasila. Kajian yang dimaksud, kepada Lembaga Tinggi Negara, Kementerian/Lembaga, Pemerintahan Daerah dan Organisasi Sosial dan Politik serta komponen masyarakat lainnya,” tandasnya. (cr3)
