KENDARI, BKK – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) optimis, ke depan perekonomian di Bumi Anoa ini akan tumbuh lebih tinggi, resiliensi, dan impresif.
Penjabat (Pj) Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sultra Asrun Lio mengatakan, pascapandemi Covid-19 di 2022, Sultra terus menunjukkan pemulihan ekonomi. Hal ini tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang tetap tinggi dibandingkan 2021 .
“Tentu kita patut bersyukur dan bangga dengan pencapaian tersebut, karena di tengah tingginya risiko perlambatan ekonomi di berbagai wilayah, Sultra mampu bertahan,” kata Asrun, Rabu (7/12).
Namun demikian, katanya, tetap harus waspada karena tingginya perekonomian diimbangi dengan tingginya tingkat inflasi yang hingga November 2022 mencapai 0,34 persen secara bulanan, atau 6,84 persen secara tahunan.
Menyikapi kondisi ini, lanjutnya, pemerintah daerah bersama perwakilan Bank Indonesia yang tergabung dalam Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Sultra hingga saat ini melalui berbagai pertemuan bersama, membahas kondisi perekonomian dan isu strategis guna menghasilkan usulan yang inovatif. Beberapa di antaranya adalah pelaksanaan pasar murah dan operasi pangan, termasuk berbagai surat edaran seperti pengendalian harga minyak goreng, gerakan menanam cabai, pemanfaat olahan sampah sebagai subtitusi BBM, dan upaya menjaga stabilitas harga beras oleh Bulog.
“Selain itu, berbagai upaya terus dilakukan untuk meningkatkan realisasi APBD guna mendorong peningkatan laju perekonomian Sultra. Optimalisasi penyerapan anggaran belanja APBD Provinsi Sulawesi Tenggara juga akan terus dilakukan pada periode mendatang,” ujarnya.
Sementara itu, untuk mitigasi risiko peningkatan inflasi hingga hari besar keagamaan dan nasional yakni Natal dan tahun baru, menurutnya, perlu dilakukan sejumlah langkah penting dengan memperkuat sinergi TPID terutama dalam mewujudkan 4K yakni ketersediaan pasokan keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.
“Serta memperkuat koordinasi antar organisasi perangkat daerah (OPD) melalui pertukaran data seperti terkait pasokan, kebutuhan, maupun harga sebagai dasar kebijakan pengendalian dan mitigasi kekuatan pasokan, juga peningkatan peran satgas ketahanan pangan,” sambungnya.
Dirinya juga menyampaikan, untuk melakukan optimalisasi penggunaan pusat informasi tentang harga pangan, pemprov juga menjalin kerja sama dengan pemerintah kabupaten/kota se-Sultra sebagai penyedia data harga harian masing-masing daerah, yang ditetapkan melalui surat keputusan gubernur.
“Kembali saya mengingatkan kepada kita semua bahwa upaya pengendalian inflasi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi akan menjadi keniscayaan, tanpa adanya sinergi dan dukugan berbagai pihak.
Untuk itu, marilah terus menggelorakan semangat sinergi dan kolaborasi dalam melaksanakan berbagai upaya pengendalian inflasi di daerah dan mendorong pertumbuhan ekonomi,” pungkasnya. (cr3/ada)
