KENDARI, BKK- Kinerja kurang baik Penjabat (Pj) Bupati Muna Barat (Mubar) Bahri mulai mendapat sorotan dari berbagai elemen masyarakat.
Direktur Pengkajian Demokrasi dan Politik (Pendopo) Sultra Mirudi mengatakan, dengan kinerja minor tersebut maka ke depan seharusnya Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mempertimbangkan perpanjangan jabatan Bahri sebagai Pj Bupati Mubar.
Pasalnya, menurut dia, apa yang dilakukan Bahri selama ini hanyalah bentuk pencitraan di tengah menguatnya isu niat maju di Pilkada Mubar 2024.
“Kita sudah mengetahui hasil evaluasi Kemendagri tentang kinerja Pj Bupati Mubar yang dinilai masih kurang baik dengan skor hanya 14. Berarti memang apa yang kita lihat foto-foto yang berseliweran di medsos itu terkesan hanya untuk pencitraan saja,” kata Mirudi, Senin (26/12).
“Itu wajar, mungkin karena sudah banyak kita dengar kabar kalau Bahri mau Calon Bupati Mubar 2024,” tambahnya.
Mirudi menuturkan, tugas pokok Pj bupati itu cukup banyak. Selain mempersiapkan pelaksanaan Pilkada dalam hal penyediaan anggaran, ada pula aspek penting yang mesti dikerjakan dengan serius.
Pertama, bidang pemerintahan. Berdasarkan data yang dimiliki Kemendagri, Pj yang memiliki kinerja kurang, belum melakukan perubahan terhadap layanan publik.
Kedua, bidang pembangunan yang meliputi lima aspek dari 10 indikator pembangunan. Kemendagri memberikan catatan serius bagi Pj yang belum mengoptimalkan realisasi anggaran dan belum melakukan langkah-langkah kebijakan pengendalian inflasi.
Ketiga, bidang kemasyarakatan yang meliputi dua aspek dari empat indikator, yaitu upaya memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat, serta pengelolaan pengaduan.
Mirudi menilai, dengan adanya niatan Bahri maju di Pilkada Mubar 2024 maka berpotensi ada abuse of power (penyelewengan kekuasaan) demi memuluskan keinginannya tersebut.
“Dengan segala fasilitas negara, Pj Mubar itu berpotensi menggunakan pengaruhnya untuk mendapatkan dukungan masyarakat. Ini mesti dihentikan. Kalau mau calon silakan mundur dari posisi Pj, jangan aji mumpung seperti ini,” tandasnya.
Mirudi menyebut, Bahri malah sudah ada indikasi berpolitik praktis.
“Indikasi dia berpolitik praktis itu jelas dengan pernyataanya yang diungkap beberapa orang dekatnya bahwa dia akan memenangkan perolehan kursi partai tertentu. Sehingga, bisa dipakai sebagai kendaraan politiknya nanti,”
“Dengan praktik-praktik seperti ini maka sudah tidak layak lagi menjadi Pj. Dan ini jelas semakin menegaskan bahwa dia memang berpotensi untuk bertindak abuse or power,” katanya.
Hal senada dikatakan, Ketua Forum Komunikasi Masyarakat (FKM) Mubar Laode Muh Musliman. Dia menilai, Bahri belum cukup cakap memimpin penyelenggaraan pemerintahan Mubar.
Muslim menilai, Bahri seharusnya fokus menyelesaikan permasalahan di Mubar. Bukan malah fokus pencitraan diri di tengah menguatnya isu ikut bertarung pada Pilkada Mubar 2024.
“Ini justru berpotensi melahirkan faksi-faksi yang bisa mengganggu jalannya pemerintahan di Mubar,” kata Muslim, Minggu (25/12).
Menurut Muslim, Pj Bupati Mubar harusnya tetap fokus pada tugas pokok untuk membawa daerah yang baru berusia 8 tahun ini menjadi lebih baik.
“Harusnya dia (Pj Bupati Mubar) menjawab amanah dari Mendagri dengan kinerja yang baik, bukan malah sebaliknya,” ujarnya.
Menanggapi hal itu, Pj Bupati Mubar Bahri mengakui, bila kinerja Pj kepala daerah dievaluasi Kemendagri setiap 3 bulan. Namun, Bahri mengaku, belum menerima secara resmi hasil penyampaian evaluasi tersebut.
“Kalau evaluasi memang sesuai ketentuan PP, dievaluasi setiap 3 bulan. Ya, kalau surat resmi (hasil evaluasi Kemendagri) sampai hari ini belum ada kita terima, karena hasil evaluasi sifatnya hanya untuk bahan pimpinan,” ujar Bahri melalui keterangan tertulisnya, Minggu (25/12).
Saat ditanya apakah benar-benar punya niatan maju di Pilkada Mubar, Bahri menjawab diplomatis.
“Saya ini pejabat birokrasi bekerja sesuai tugas sebagai Pj berdasarkan ketentuan PP. Kewajiban saya melaksanakan semua ketentuan peraturan perundang-undangan,” katanya.
Bahri menolak jika langkahnya selama ini dianggap sebagai pencitraan.
“Pencitraan yang mana? Saya sebagai direktur di Kemendagri, pasti bekerja sesuai ketentuan PP. Salah satunya saya melaksanakan perintah presiden saat ini melaksanakan program afirmasi bangga buatan Indonesia, pengentasan kemiskinan ekstrem, dan yang terbaru melaksanakan program pengendalian inflasi,” katanya.
Selain itu, sambung Bahri, dirinya juga melaksanakan tugas pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan.
Untuk diketahui, berdasarkan data Kemendagri RI terkait evaluasi penilaian kinerja Pj kepala daerah, ada dua Pj bupati di Sultra yang masuk kategori berkinerja kurang. Adalah Muna Barat dan Buton Selatan (Busel).
Muna Barat mendapat skor penilaian 14. Sedangkan Busel memperoleh nilai 13.
Muna Barat dan Busel berada di posisi empat dan lima. Persis di bawah Kota Jayapura, Kabupaten Sarmi, dan Kabupaten Simeulue. (cr2/nan)
