Tangani Inflasi, Pemprov Siapkan Langkah Strategis

  • Bagikan

KENDARI, BKK – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) terus berupaya menghadirkan langkah strategis dalam penanganan inflasi. Masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD), tim pengendali inflasi daerah (TPID), dan satgas pangan didorong aktif dalam mengatasi persoalan tersebut.


Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sultra Asrun Lio mengungkapkan, berdasarkan data yang ada pada Desember 2022, Sultra mengalami inflasi sebesar 0,75%. Angka tersebut lebih tinggi dari bulan sebelumnya yang hanya 0,34% dan bahkan lebih tinggi dari inflasi nasional yang sebesar 0,22%.


“Olehnya untuk menekan angka inflasi daerah, tentu perlu langkah-langkah strategis,” kata Asrun Lio, Selasa (24/1).


Dikatakan, belum lama ini pihaknya juga telah membuat posko satuan tugas (satgas) ketahanan pangan, yang bertempat di aula Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Perindag) Sultra. Upaya ini dilakukan agar masing-masing OPD menugaskan satu atau dua orang setiap hari untuk aktif memantau kondisi inflasi.
“Di sini saya secara langsung menjadi ketua satgas,” ungkapnya.


Dikatakan, daerah penyumbang inflasi terbesar pada Desember 2022 yakni Kota Kendari 7,11% dan Kota Baubau 8,35%. Penyebabnya di antaranya harga yang diatur oleh pemerintah seperti tiket angkutan udara dan cukai rokok.


“Selain itu dari sisi pangan ada beberapa inflasi terutamanya beras dan bawang merah. Kemudian untuk ikan kita juga selalu inflasi dari bulan ke bulan sesuai laporan BPS,” terangnya.


Asrun Lio menuturkan, secara neraca, ketersediaan pangan di Sultra sejauh ini masih aman. Hal ini dilihat dari kondisi ketersediaan beras yang aman selama tiga sampai enam bulan ke depan.


“Kemudian jagung, bawang merah semua dalam posisinya aman. Untuk beras, inflasi utamanya terjadi di daerah Buton Tengah. Di mana, berdasarkan pantau tim kami, harganya berkisar Rp13 ribu, kemudian disusul Wakatobi dengan harga Rp12.500 per liter. Tapi kita upayakan untuk tahun ini inflasi bisa teratasi dengan baik,” ucapnya.


Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sultra Siti Saleha mengukapkan, penyumbang inflasi dari bulan ke bulan atau dari tahun ke tahun yakni dari sisi transportasi dan bahan komoditas hortikultura yaitu cabai dan bawang merah.


“Untuk komoditas hortikultura, terjadi inflasi karena kita masih bergantung pasokan dari Bima dan Sulawesi Selatan,” bebernya.


Untuk itu, Siti Saleha mengaku telah meminta ke pihak Dinas Perkebunan Sultra agar kita tidak perlu tergantung lagi pada pasokan dari provinsi lain, dengan memanfaatkan lahan tidur yang ada.


“Di Sultra masih banyak lahan tidur dan ini yang harus kita manfaatkan,” pungkasnya. (r4/ada)

  • Bagikan