KENDARI, BKK- Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara Sulawesi melalui Koordinator Nusantara (Kornus) Sulawesi, Hamsir menyoroti Keputusan Pemerintah terkait memprivatisasi (penjualan saham Persero) PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) dengan cara menjualnya di Bursa Efek Indonesia (BEI) melalui Initial Public Offering (IPO).
Hasir menilai, tidak ada urgensi dari rencana IPO selain untuk menjual aset kepada pihak swasta yang menguntungkan para pemburu rente. Padahal selama ini PGE mencatatkan kinerja positif sepanjang tahun sebagai badan usaha milik negara.
“Menurut saya dalam hal pendanaan investasi. PT PGE dinilai tidak pernah kesulitan dalam mendapatkan mitra strategis pada setiap proyek pengembangan bisnis, termasuk sangat mudah dalam mendapatkan Soft Loan,” ujarnya yang juga menjabat sebagai BEM Universitas Sulawesi Tenggara (Unsultra) Minggu (12/02).
Beber dia, faktanya saat ini PT PGE telah dan sedang bekerja sama dengan banyak pihak sebagai Lender strategis dan mendapatkan bunga pinjaman lunak, dengan kapasitas total Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) di Indonesia sebesar 2.292 Mega Watt (MW).
Sambung dia, sampai dengan 2022, PGE memegang kuasa atas Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) sebanyak 82% baik dengan skema operasi sendiri ataupun Joint Operation Contract. Indonesia memiliki kurang lebih 40% cadangan geothermal dunia dengan potensi cadangan 25.4 Giga Watt, menjadikan Indonesia sebagai negara pemilik cadangan terbesar di dunia.
Sudah selayaknya Indonesia mengembangkan panas bumi lebih dari kapasitas yang terpasang.Sekitar 85% dana hasil IPO saham PGEO untuk pengembangan usaha sampai dengan tahun 2025.
“Pengembangan itu terdiri atas sekitar 55% untuk belanja modal alias capital expenditure (capex) atau investasi pengembangan kapasitas tambahan dari WKP operasional saat ini yang dilakukan melalui pengembangan konvensional dan utilisasi co-generation technology untuk memenuhi permintaan tambahan dari pelanggan existing,” pungkasnya. (din)
