KENDARI, BKK – Sosok Dra Hj Isma MSi tidak asing lagi untuk dikalangan pejabat di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) pasalnya ia telah menduduki sejumlah jabatan strategis sampai pada penjabat (PJ) Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sultra atau Jenderal Aparatur Sipil Negara (ASN) Sultra. Isma memulai karir menjadi Sekretaris Kecamatan (Sekcam) Ranomeeto selama lima tahun tepatnya tahun 1993 sampai dengan 1998.
Laporan : Faysal Ahmad, Kendari.
Wanita kelahiran Kendari, 6 Maret 1966 ini menceritakan pada tahun 1986 dirinya masuk kuliah di Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN) Makasar dan semester satu dirinya langsung diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) kemudian tamat APDN ia langsung masuk golongan 2c.
Selanjutnya pada 1990 awal ia melanjutkan pendidikan di Institut Ilmu Pemerintahan (IP) Jakarta kemudian dua tahun kemudian dirinya kembali dengan pangkat 3a.”Saya kembali dari APDN saya magang di Biro Keuangan Provinsi tahun 1988. Jadi tamat APDN kebijakan waktu itu pemerintah provinsi dimagangkan di biro-biro. Nah saya masuk Biro Keuangan. Setelah di Biro saya seleksi di IP tahun 1990 saya lulus dan saya masuk ke IP. Keluar dari IP saya di tempatkan di Konawe (Unaaha) dulu Kabupaten Kendari, jadi saya ditempatkan disana,” katanya saat diwawancarai diruang kerjanya.
Dikatakan, setelah ditempatkan di Konawe dirinya diminta oleh Camat Ranomeeto untuk menjadi Sekcam sehingga dirinya menjadi Sekcam di Ranomeeto pada tahun 1993 sampai dengan 1998. Lanjut dia, pada 1998 dirinya kembali melanjutkan pendidikan S2 di Universitas Gajah Mada (UGM) dengan mengambil Jurusan Magister Administrasi Publik dan tamat tahun 2000.
“Kemudian tahun 2000 saya kembali di Konawe setelah tamat di Gajah Mada dan saya ditempatkan di bagian Keuangan Kabupaten Konawe dengan jabatan Kasubag Verifikasi,” ujarnya.
Isma menuturkan, setelah terbentuk Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) tahun 2003 dirinya masuk dalam penugasan 99 orang bertugas di Konsel atas permintaan Pj Bupati Konsel Imran. Maka saat itu dirinya berangkat ke Konsel dengan jabatan yang sama yakni Kasubag Verifikasi eselon empat. Kata dia, dirinya menyusun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sendirian karena saat itu hanya satu orang dilantik.
“Dan setelah berakhir jabatan Pj Bupati Imran saya di promosikan menjadi Kepala Bagian Perlengkapan Setda Kabupaten Konawe pada 2005, itu saya menjabat hanya satu bulan 12 hari karena pas PJ Badrun Raona saya dikembalikan menjadi Kabag Keuangan di Konawe Selatan. Kemudian pas defetif Pak Imran pada pemilihan bupati Kabag keuangan ada ketentuan untuk digabungkan dengan Bapenda dan aset maka terbentuklah DPPKAD (Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah). Jadi waktu saya tidak langsung jadi kepala dinas karena pangkat saya belum memenuhi syarat, jadi saya masuk sebagai Kabid Anggaran tahun 2005, kemudian 2008 saya dipromosi menjadi Kepala DPPKAD kabupaten Konsel.
Jadi saat itu saya sudah eselon 2. Dalam pelaksanaan itu saya memperbaiki anggaran Konsel dari defisit Rp15 miliar waktu itu, saya bekerja membenahi selama dua tahun dan 2010 saya di panggil menghadap gubernur sulawesi tenggara Nur Alam diminta pindah di provinsi,” jelasnya.
Kemudian, setelah satu bulan mengikuti job fit dirinya pada 7 Oktober 2010 dipanggil untuk dilantik menjadi Kepala Biro Keuangan Setda Sultra. Kata dia, di biro keuangan sendiri dirinya ditugaskan untuk menjadikan pengelolaan keuangan di provinsi menjadi Wajar Tampa Pengecualian (WTP).
“Karena waktu saya terima itu mines Rp300 miliar kas di daerah. Kemudian posisi laporan keuangan tentunya disclaimer. Jadi ada keinginan menjadikan WTP maka datanglah saya 2010 itu, dan laporan keuangan 2010 dan diaudit 2011 langsung Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang tadinya disclaimer atau tidak bisa dinilai. Kemudian tiga tahun WDP 2011,2012 dan 2013,” jelasnya.
Berangkat dari target WTP tersebut, dirinya langsung menyampaikan kepada gubernur bahwa pengecualian WDP adalah aset sehingga harus tergabung antara aset dan keuangan. Akhirnya atas perintah gubernur saat itu maka dijadikan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Setda Sultra.
“Dan tahun 2013 yakni 2 Januari terbentuklah BPKAD dan dilantik lah disitu saya sebagai kepala BPKAD dan otomatis promosi saya langsung jadi 2a. Nah sejak itu juga 2013 WTP waktu penilaian 2014 laporan keuangan 2013. Karena konsentrasi saya dan semua aparat saat itu terutama inspektorat membantu kita konsennya di aset, bagaimana aset ini supaya dia bisa meningkatkan kita perhatikan pengelola asetnya di OPD. Kita kasih dia upah jasa untuk menjaga aset kita yang tadinya dia di honor Rp500 ribu kita naikkan sampai Rp1,5 juta per orang dan sejak itulah tertib aset,” ucapnya.
Dia bilang, sejak 2013 sampai peralihan dari Gubernur Nur Alam antara Gubernur Ali Mazi bersambung terus sampai sekarang WTP. Sehingga dirinya berharap tahun 2023 WTP tetap dipertahankan.
“Jadi di jamannya saya selaku Kepala BPKAD sampai delapan kali WTP dan sekarang di 2023 masuk WTP ke-10. Jadi disaat saya jadi kepala BPKAD dengan segala macam reward kita dapat. Waktu kita WTP ketiga yakni tiga kali berturut-turut kita mendapatkan Rp58 miliar dari kementerian keuangan itu dana insentif daerah, jadi kita pernah mendapat bantuan WTP tujuh kali berturut-turut,” ungkapnya.
Isma menambahkan, untuk riwayat pekerjaannya sudah kurang lebih 30 tahun berkarya yakni lima tahun jadi Sekcam kemudian 17 tahun di pengelola keuangan sampai 2021 dan selebihnya itu staf. Dan saat ini terhitung menjelang satu tahun delapan bulan menjabat Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) Sultra yang sebelumnya bernama Balitbang Sultra.
“Jadi saya disini Balitbang (Brida,red) sejak 12 Juli 2021. Jadi disini ada transpormasi mulai Desember 2021 saya bikin lokakarya untuk transpormasi Balitbang ke Brida, jadi satu tahun saya kawal untuk jadi Brida Alhamdulillah sudah jadi Brida 27 Desember 2022 berdasarkan persetujuan DPRD, kemudian Perda-nya Perda nomor 2 tanggal 13 Januari karena harmonisasinya di Jakarta,” tambahnya.
Isma menyampaikan, yang berkesan selama kurang lebih 30 tahun menjadi ASN pekerjaan yang paling anggap membantu dirinya berkarya lebih jauh yakni saat dirinya menjadi Sekcam Ranomeeto. Karena ucap dia, saat menjadi Sekcam sangat kompleks yakni langsung berhadapan langsung dengan masyarakat dan pimpinan tingkat atas.
“Jadi saya ditengah-tengah apalagi saat kita masih mudah rasanya lebih nyaman-lah untuk kerja seperti itu. Dan masanya berbeda karena dulu orde baru, jadi banyak pembelajaran disitu untuk saya mulai berkarir mengimplementasikan ilmu saya di masyarakat karena saya Alumni APDN IP. Jadi belajar jadi pemimpin itu disitu pas saya jadi Sekcam berhadapan dengan pegawai dan orang banyak. Dan bahwa saya juga pernah jadi Pj Sekda tahun 2018 itu menjadi lengkap, karena pada saat saya menjadi Pj Sekda merangkap Kepala OPD yang strategis Alhamdulillah saya bisa menghendel,” paparnya.
Olehnya mantan Pj Jenderal ASN Sultra berharap, kepada seluruh ASN agar bekerja dengan sebaik-baiknya dan sungguh-sungguh.
“Jadi tingkatkan kemampuannya jadi jangan sekedar berharap jabatan tapi tidak memperlihatkan kinerja.
Jadi kita meyakinkan diri apa yang kita kerjakan ada sesuatu yang diberikan oleh atur oleh tuhan bukan hanya sekedar manusia campur tangan disitu, jadi ada campur tangan tuhan. Jadi saya selalu berharap teman-teman ASN ini bekerja dengan baik,” tutupnya. (r4)
