KENDARI, BKK – Sejumlah laporan mengenai dampak pertambangan di Sulawesi Tenggara (Sultra) ditindaklanjuti anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Melalui kegiatan reses, mereka kemudian bertandang ke Bumi Anoa ini selama dua hari guna mengumpulkan informasi.
Anggota DPR RI yang berkunjung ke Sultra itu berasal dari komisi IV yang terdiri Rusdi Masse Mappasessu selaku ketua tim, kemudian Maria Lestari, Djarot Saiful Hidayat, Salim Fakhry, Alien Mus, Dwita Ria Gunadi, Azikin Solthan, Muhammad Dhevy Bijak, dan Andi Akmal Pasluddin.
Tak hanya anggota DPR RI, sejumlah pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI turut serta dalam kunjungan tersebut.
Untuk mengumpulkan informasi, anggota DPR RI tersebut menggelar diskusi dengan sejumlah pihak terkait di Hotel Claro Kendari, Senin (20/2) malam. Gubernur Sultra H Ali Mazi hadir langsung menyambut sekaligus berdiskusi dengan para wakil rakyat itu.
Menurut Ali Mazi, hadirnya Anggota Komisi IV DPR RI ini dapat menjadi angin segar, mengingat potensi yang ada di Sultra dapat memberi kontribusi nyata dalam perkembangan segala sektor yang ada.
Khususnya dalam pemanfaatan dan pengelolaan kawasan pertambangan.
“Jadi potensi sumber daya alam (SDA) kita tentu sangat melimpah, dan beragam di berbagai sektor seperti sektor pertanian, sektor pertambangan, kelautan, perikanan serta sektor pariwisata,” terang Ali Mazi di sela-sela diskusi dengan anggota DPR RI.
Namun demikian, ucap Ali Mazi, hal yang tak kalah penting, pihaknya berharap dukungan DPR RI khususnya pada sektor pertambangan agar pengelolaannya berjalan dengan baik tanpa merusak lingkungan.
“Satu hal yang sangat tidak boleh diabaikan adalah aspek keseimbangan alam dan lingkungan sekitar potensi SDA yang ada harus dikelola secara baik dan benar,” ujarnya.
Menanggapi hal itu, Rusdi Masse menyatakan bahwa sebagaimana tujuan kunjungannya itu adalah menjalankan fungsi kontrol Anggota DPR RI. Di mana, pihaknya ingin mendapat iformasi secara langsung mengenai kondisi atas laporan mengenai dampak pertambangan di Sultra.
“Kami ingin mendapatkan informasi secara langsung mengenai penggunaan kawasan hutan, pencemaran dan kerusakan lingkungan pada kegiatan pertambangan nikel di Provinsi Sultra,” ujarnya.
Dijelaskan, saat ini langkah yang terus didorong DPR RI adalah mengumpulkan informasi dan berdiskusi mengenai penggunaan kawasan hutan dan upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan pada kegiatan pertambangan di Sultra. Sehingga, ke depan bisa dilakukan langkah strategis untuk menyelesaikan masalah yang ada.
“Diharapkan melalui kunjungan kerja reses ini dapat menghasilkan rekomendasi kepada kementerian lingkungan hidup dan kehutanan, dalam rangka menyelesaikan permasalahan yang dilaporkan oleh masyarakat Sultra,” tandasnya. (r4/ada)
