KENDARI, BKK- Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kendari mencatat realisasi integrasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebesar 54,33% dari total 89.339 wajib pajak aktif. Catatan tersebut berdasarkan data dari KPP Pratama Kendari per 31 Januari 2023.
Kepala Kantor KPP Pratama Kendari Muhammad Yusrie Abbas mengungkapkan, bahwa secara rinci total pemadanan NIK-NPWP wajib pajak di wilayah kerjanya yaitu Kota Kendari dengan jumlah valid 44.588 dengan persentase 15,04%.
“Kemudian disusul Konawe dengan jumlah 23.222 atau 7,83%, Konawe Selatan 19.832 atau 6,69%, Konawe Utara 5.172 atau 1,74%, Konawe Kepulauan 2.842 atau 0,96%. Sehingga total valid 95.656 persentasenya 32,26%,” ungkap Yusrie, Rabu (22/2).
Dijelaskan, saat ini KPP Pratama Kendari telah membuka layanan Pojok Pajak di Lippo Mall Kendari yang rencananya akan disusul The Park Kendari yang diadakan setiap hari sabtu dan minggu sampai akhir Maret 2023 dengan tujuan untuk mempermudah layanan pada wajib pajak.
Yusrie bilang, untuk target pemadanan NIK-NPWP ini sesuai dengan PMK-112/PMK.03/2022 dijadwalkan selesai paling lambat tanggal 31 Desember 2023 sehingga per 1 Januari 2024 seluruh layanan administrasi perpajakan dan layanan lain yang membutuhkan NPWP, dengan format baru 16 digit yang berupa nomor NIK.
“Kami menargetkan untuk pemadanan NIK-NPWP di wilayah kerjanya dapat diselesaikan paling lambat tanggal 31 Maret 2023 bersamaan dengan batas akhir pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi,” ucapnya.
Masih kata Yusrie, adapun langkah dan upaya yang ditempuh untuk mengatasi permasalahan terkait integrasi wajib pajak yaitu KPP Pratama Kendari rutin memberikan edukasi perpajakan kepada wajib pajak terkait pemadanan NIK-NPWP melalui kegiatan sosialisasi baik secara offline maupun online.
“Jadi, kami lakukan sosialisasi antara lain, sosialisasi via zoom untuk instansi pemerintah dan wajib pajak badan pemberi kerja, serta sosialisasi secara langsung kepada instansi pemerintah,” tutupnya. (r5/man)
