KENDARI, BKK – Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari sedang mengusulkan pengembangan wisata Tondonggeu Waterfont ke Kementerian Kelautan (KKP) RI.
Usulan dilakukan, mengigat saat ini kewenangan pengelolaan kawasan perairan laut sudah diserahkan pada Pemerintah Pusat.
Sekretaris Kota (Sekot) Kendari Ridwansyah Taridala, Jumat (24/2) mengatakan, usulan pengembangan wisata yang akan dibangun di atas permukaan laut di Kelurahan Tondonggeu, Kecamatan Nambo, sudah sampai ke pemerintah pusat.
“Sudah kita usulkan, saat ini sedang dalam tahap pengurusan izin persetujuan dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (DJPRL) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI,” kata Ridwansyah.
Menurut Ridwansyah, dalam usulan itu, Pemkot Kendari meminta DJPRL memberikan win-win solusi, sebab pembangunan kawasan tersebut merupakan tindak lanjut pengembangan kawasan Pariwisata pantai Nambo yang sudah disusun lebih awal.
“Pemerintah Kota Kendari akan berupaya semaksimal mungkin memberikan layanan prima terhadap investasi di Kota Kendari, tentu berharap banyak dari pemerintah provinsi secara berjenjang sampai pihak kementerian untuk sama-sama kita mencari solusi,” ungkapnya.
Menurutnya, 2 hal ini sama pentingnya untuk pengembangan Kota Kendari dan kemaslahatan masyarakat Kota Kendari. Apalagi, kawasan yang dipilih karena untuk melestarikan kawasan itu yang memiliki hutan mangrove.
Sementara, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kendari Fauziah A Rachman menjelaskan, pemerintah Kota Kendari mengusulkan pengembangan kawasan wisata itu di lahan seluas 35,44 hektare.
Adapun kawasan yang diusulkan tumpang susun dengan usulan pengelolaan oleh PT Kendari Kawasan Industri Terpadu yang akan menjadikan wilayah itu sebagai kawasan pelabuhan.
“Kami berharap sekali bahwa usulan ini sudah menjadi titik akhir dari permohonan kami,” tutupnya. (r1)
