KENDARI, BKK – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) kini terus bergerak cepat dalam upaya menekan inflasi daerah guna menjaga perekonomian di wilayah ini. Guna mencapai itu, Pemprov Sultra kembali menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) pengendalian inflasi dan High level meeting (HLM) bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Sultra di Rumah Jabatan (Rujab) Gubernur, Senin (6/3).
Gubernur Sultra Ali Mazi mengatakan, rakor inflasi provinsi Sultra tersebut sebagai tindak lanjut rakor inflasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Sambung dia, mengingat kenaikan inflasi umum terjadi menjelang hari besar keagamaan. Meskipun diketahui bersama momentum pertumbuhan ekonomi yang positif di Sultra terus berlanjut. Yang terlihat dari pertumbuhan ekonomi tahun 2022 sekira 5,53%.
“Ini tentu jauh lebih tinggi dibanding tahun 2021 sebesar 4,10%. Hal ini merupakan suatu pencapaian membanggakan ditengah tingginya perlambatan ekonomi diberbagai wilayah. Namun demikian tak dapat dipungkiri 2022 tahun yang cukup menantang, mengingat tingginya tingkat inflasi dan kita berharap pada 2023 ini semua bisa lebih terkendali,” terang gubernur.
Orang nomor satu di Bumi Anoa ini mengaku sangat mengapresiasi langkah dari Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Sultra, yang bekerja sama dengan berbagai mitra strategis termasuk BI.
“Jadi mereka telah aktif merespon kenaikan inflasi di Sultra melalui berbagai kegiatan seperti pelaksanaan pasar murah, operasi pangan dan penerbitan berbagai surat edaran untuk pengendalian harga minyak goreng, gerakan menanam cabai, dan beberapa hal lainya,” jelasnya.
Dikatakan, sepanjang 2023 ini inflasi Sultra mulai melandai. Itu terlihat dari dua kota di wilayah ini yakni Kendari dan baubau terus memperlihatkan kondisi deflasi.
“Jadi momentum inflasi yang melandai ini perlu kita jaga. Bahkan sepanjang tahun 2023 nanti, kita perlu menjaga daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian kondisi saat ini,” bebernya.
Sebagaimana arahan menteri dalam negeri dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah 27 Februari 2023 lalu, kata Gubernur, bagaimana untuk memperhatikan pergerakan inflasi bulanan pada Maret 2023. Sebab saat ini terdapat potensi inflasi terutama jelang ramadan dan idul fitri yang perlu mendapat perhatian.
“Umumnya dalam momen ini terjadi kenaikan espektasi inflasi masyarakat pada hari besar keagamaan sesuai dengan pola historys nya yang ditandai dengan permintaan yang tetap tinggi ditengah kenaikan harga beberapa komoditas pangan strategis,” ungkapnya.
Karena itu, Pemprov Sultra bakal melakukan langkah konkrit dalam mitigasi resiko gejolak harga pangan diantaranya dengan mendukung pengamanan stok beras, menjaga pasokan minyak goreng dan mengamankan pasokan tingkat petani untuk memastikan ketersediaan harga dan pasokan.
Selain itu kata dia, pihaknya akan melaksanakan kerjasama antar daerah untuk menentukan daerah surplus dan defisit pangan, meningkatkan komunikasi efektif jelang ramadan dengan semua instansi terkait. Selain itu melakukan penerbitan kebijakan harga sesuai HET (harga eceran tertinggi).
“Selanjutnya rutin melakukan pasar murah, sidak pasar, operasi pasar, rapat koordinasi, pemberian bantuan alat dan sarana prasarana pertanian, pemberian subsidi, kampanye belanja melalui media masa dengan menggandeng institusi lainya, dan komunikasi penyebar luasan terkait harga eceran tertinggi dibeberapa komoditas pangan yang rentan mengalami kenaikan harga,” tutupnya. (r4)
