KENDARI, BKK – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara (Kanwil DJPb Sultra) mencatat, pengelolaan keuangan serta pendapatan asli daerah (PAD) tak berhasil ditingkatkan sepenuhnya oleh pemerintah daerah (pemda) di Bumi Anoa ini. Padahal, transfer anggaran dari pemerintah pusat meningkat setiap tahunnya.
“Transfer ke daerah dari tahun ke tahun itu selalu meningkat tapi belum diukur dengan peningkatan-peningkatan yang lain, kemudian pengelolaan keuangannya juga belum sepenuhnya meningkat dan juga PAD-nya,” ungkap Kepala Pelaksana Harian (Plh) DJPb Sultra Adib Adli saat ditemui, Rabu (8/3).
Dengan demikian, pemda baik kabupaten/kota maupun provinsi, diminta agar produktif menumbuhkan kegiatan-kegiatan yang akan mendatangkan PAD baru untuk mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat.
Selain itu, pemda juga harus berupaya lebih keras mencari inovasi dalam mengoptimalkan serta menggali potensi yang ada di daerah masing-masing untuk meningkatkan PAD.
“Ke depan, pemda juga memiliki cadangan devisa untuk meningkatkan pembangunan di daerah masing-masing sehingga mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat,” ucapnya.
Dijelaskan, PAD dapat ditingkatkan oleh pemda melalui ekspansi atau ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah serta menggali potensi-potensi daerah yang dimiliki.
Sementara kenaikan belanja, tambahnya, juga harus ada peningkatan output dan capaian-capaian tertentu yang harus terukur dan juga ada kejelasan dalam implementasinya.
Dengan demikian, akan berdampak pada penerimaan negara untuk pembangunan infrastruktur daerah. (r5/ada)
