RAHA, BKK – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muna akhirnya membeberkan alasan merefocusing APBD 2023 sekira Rp1,3 triliun.
Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Muna Ari Asis mengatakan, bahwa refocusing anggaran sedang dilakukan saat ini.
“Sementara kita melakukan penyesuaian (refocusing) anggaran APBD tahun 2023. Banyak agenda politik tahun 2024, mulai dari pilkada dan Pilgub,” kata Ari Asis pada koran ini, Senin (13/3).
Katanya, Pemkab Muna mulai saat ini harus memyiapkan anggaran untuk agenda politik tahun 2024 itu.
“Butuh anggaran besar untuk menghadapi agenda politik itu. Kalau besarannya ya tergantung usulan dari KPU Muna dan Bawaslu Kabupaten Muna. Tapi kita harus siapkan dari sekarang. Sebab, APBD kita kecil, hingga harus jauh-jauh hari kita anggarkan,” tambah mantan Kepala Bapenda Muna itu.
Sebelumnya, Ketua KPU Muna Kubais sejak tahun 2022, ternyata sudah mengusulkan anggaran Pilkada Muna tahun 2024 ke Pemkab Muna.
“KPU Muna butuh sekitar Rp50 miliar untuk anggaran Pilkada tahun 2024. Harus dianggarkan jauh-jauh hari, apalagi kemampuan APBD kita kecil. Hal ini merujuk kepada Permendagri nomor 54 tahun 2019 pasal 2 ayat 2, bahwa anggaran pemilihan bupati/wali kota ditanggung APBD kabupaten/kota. Sedangkan dalam pasal 3 dijelaskan, jika anggaran di daerah kecil atau tidak mampu, aggarannya harus dicadangkan sejak dini sebelum masuk tahapan Pilkada,” jelas Kubais waktu itu pada koran ini.
Ketua KPU Muna ini mengatakan jika KPU Muna sudah mengusulkan anggaran pilkada Muna agar dimasukkan pada APBD-P tahun 2022.
“Dengan kondisi keuangan daerah yang kecil, kami minta agar Pemkab Muna pada tahun 2022 lalu, sudah menganggarkan dana untuk Pilkada Muna. Kita sudah usulkan anggaran sebesar Rp50 miliar, untuk menggelar Pilkada Muna tahun 2024,” kata Ketua KPUD Muna ini.
Sementara itu, Bupati Muna Ir LM Rusman Emba ST MM mengatakan jika saat ini kemampuan keuangan Kabupaten Muna terbatas.
Bupati Muna LM Rusman Emba saat Musrenbang beberapa waktu lalu mengungkapkan jika DAU Kabupaten Muna saat ini hanya Rp600 miliar. Untuk belanja pegawai menyedot anggaran DAU sekitar Rp500 miliar. Jadi, dana yang tersisa hanya sekitar Rp40 miliar untuk pembangunan. (tri/nir)
