Pantau Dukungan Pemerintah terhadap Program Inklusi
KENDARI, BKK – Konsul Jenderal Australia di Makassar, Ms Bronwyn Robbins, berkunjung ke Sulawesi Tenggara (Sultra). Salah satu tujuannya adalah melakukan monitoring program inklusi di Kota Kendari.
Bronwyn bersama pendamping memastikan keberhasilan kerja-kerja kelompok konstituen program inklusi. Mereka juga mencermati kontribusi pemerintah terhadap program tersebut.
Dalam kunjungannya, Rabu (15/3), Bronwyn menemui langsung ibu-ibu yang tergabung dalam kelompok konstituen program inklusi di Kelurahan Watu-watu Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari. Kelompok ini memaparkan sejumlah capaian penanganan masalah-masalah kemasyarakatan yang ada.
Ms Bronwyn Robbins mengaku senang dapat berkunjung ke Sultra untuk dapat lebih memahami tentang provinsi ini. Sekaligus, untuk mempererat hubungan antara Sultra dan Australia.
“Australia bangga menjadi mitra pembangunan Sulawesi Tenggara, dan kami sangat senang telah mendukung 78 mahasiswa dari Sulawesi Tenggara untuk belajar di Australia. Australia Awards adalah program beasiswa berkelanjutan terpanjang di Indonesia dan tahun 2023 menandai 70 tahun sejak angkatan pertama,” ujar Bronwyn.
Selain memantau program inklusi, Bronwyn juga menggelar pertemuan dengan alumni kampus di Australia. Dia ingin mendengarkan cerita bagaimana para alumni tersebut berkontribusi pada pembangunan ekonomi dan sosial di Sultra, dengan menggunakan keterampilan yang dipelajari di Australia .
“Fokus dari kunjungan ini adalah untuk memperdalam kemitraan di berbagai sektor saat kedua negara kita pulih dari pandemi Covid-19, dan untuk membangun hubungan pendidikan, budaya, pembangunan kita,” ujarnya.
Diketahui, program inklusi Konsul Jenderal Australia di Kota Kendari bekerja sama dengan Rumpun Perempuan Sultra (RPS), untuk mendorong dan mamastikan keterpenuhan hak-hak kaum marginal dalam memperoleh pelayanan publik yang baik.
Direktur RPS Husnawati menjelaskan, kunjungan Bronwyn itu juga untuk memastikan bagaimana dukungan Pemerintah Kota Kendari, Pemerintah Provinsi Sultra maupun pihak keamanan terkait bagaimana dukungan mereka untuk pelayanan publik.
“Kalau untuk pemerintah bagaimana bagaimana kebijakan anggaran dan layanan yang tersedia untuk para disabilitas, lansia, kelompok-kelompok rentan khususnya di bidang kesehatan, pendidikan, atau pun penguatan ekonomi jua. Kalau untuk kepolisian misalnya penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak,” ungkapnya.
Program inklusi sendiri adalah kemitraan Indonesia dan Australia dalam upaya mengatasi diskriminasi dan kekerasan terhadap kelompok marginal, demi pembangunan yang inklusif. (r1/ada)
