KENDARI, BKK – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sultra, kini mulai melakukan beberapa langkah untuk mengantisipasi terjadinya konflik sosial jelang Pemilu 2024.
Kepala Kesbangpol Sultra Harmin Ramba mengungkapkan, pihaknya telah memiliki bidang yang secara khusus menangani atau melakukan pencegahan secara dini agar konflik sosial tak terjadi.
“Jadi ada bidang yang menangani masalah itu. Olehnya terkait penangan konflik jelang pemilu ada beberapa langkah-langkah yang sementara kami lakukan, yang pertama adalah mencegah secara preventif terkait isu konflik yang bermuculan,” terang Harmin, Rabu (15/3).
Dikatakan, potensi konflik di Sultra adalah terkait isu sara dan pertambangan di daerah. Oleh karena itu, pihak kesbangpol tiap hari memantau dan bila mendapatkan gejala konflik maka segera langsung ditindaklanjuti.
“Salah satu contoh pemilihan kepala desa di Muna, saya sudah berangkatkan tim dari bidang politik ke sana untuk membantu menyelesaikan permasalahan tersebut,” jelasnya.
Kemudian isu lain, lanjutnya, adanya urbanisasi penduduk ke daerah pertambangan yang begitu besar.
Namun, sambung dia, berdasarkan hasil koordinasinya dengan komisi pemilihan umum (KPU) pusat bahwa tenaga kerja yang berada di pertambangan, salah satu contoh VDNI, nanti pekerjanya tidak perlu pulang kampung untuk memilih karena akan disediakan tempat pemungutan suara (TPS) khusus.
“Tapi kita tidak boleh serta merta, harus melakukan kerja sama dengan Dukcapil. Olehnya saya selaku sektor dinas yang menangani urusan pilkada berharap mari kita jaga keamanan dan ketentraman supaya pelaksanaan pemilu berjalan aman,” ungkapnya. (r4/ada)
