KENDARI, BKK – Guna menekan inflasi, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar pasar murah di Kabupaten Buton Utara (Butur). Sebab Butur merupakan salah satu daerah dengan besaran inflasi tertinggi secara nasional. Hal ini diakibatkan terjadinya lonjakan harga beras di salah satu wilayah Kepulauan Sultra itu.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Sultra Pahri Yamsul mengatakan, pihaknya telah membahas penekanan inflasi di Sultra bersama tim pengendali inflasi daerah (TPID).
“Jadi kami besok (hari ini,red) mengirim mobil truk dua, nanti kerjasama dengan Bulog atas nama Pemprov Sultra untuk pasar murah di Buton Utara dalam rangka menekan inflasi,” katanya saat di wawancarai di kantornya, Rabu (29/3).
Dikatakan, pihaknya mendukung pelaksanan untuk menekan laju inflasi di Sultra.
“Jadi untuk pelaksanaan pasar murah di Butur ini melalui Pemprov semua dan kita kemarin dimintai mobil logistik dan besok terkirim dua mobil itu,” ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia, Tito Karnavian, saat menggelar rapat secara virtual bersama seluruh pemerintah provinsi, kabupaten/kota dan tim pengendali inflasi daerah (TPID), Senin (26/3), juga menyorot Butur karena inflasinya tertinggi secara nasional.
“Inflasi tertinggi khusus untuk komoditas beras tertinggi di wilayah Buton Utara dan Sumatera Barat,” ungkap Tito.
Untuk menekan angka inflasi tersebut, Tito mengimbau pemerintah daerah (pemda) setempat agar menggunakan dana tak terduga yang melekat dalam anggaran daerah masing-masing.
“Kita sudah sampaikan bila terjadi inflasi, bisa menggunakan dana tak terduga,” ujarnya.
Dana tak terduga itu, menurut Tito, dapat digunakan untuk memenuhi kekurangan bahan pokok di daerah. Di mana, pemda setempat bisa menghubungi daerah lain yang kelebihan stok.
“Ada beberapa daerah yang stoknya melimpah, sehingga daerah yang kekurangan bisa menghubungi daerah yang berlebih. Bahkan untuk menjaga harga tetap stabil sampai ke pedagang, pemerintah daerah bisa menggunakan dana tak terduga untuk mensubsidi transportasi mereka,” ujarnya.
Dia pun menegaskan, berdasarkan laporan yang ada, produksi komoditas pertanian saat ini masih surplus, tapi banyak daerah mengalami defisit. Karena itu, pemda melalui dinas perindustrian dan perdagangan (disperindag) harus turun langsung mengecek distributor.
“Apakah komoditas kebutuhan pokok sudah tersalurkan secara baik atau tidak. Awasi distribusinya jangan sampai ditahan, sebab bila ditemukan ada yang menahan stok akan diberi sanksi tegas pelanggaran hukum. Jadi penegakan hukum perlu jadi perhatian bagi mereka yang menimbun stok,” tegasnya.
Menanggapi hal itu, Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sultra Asrun Lio yang turut mengikuti rapat tersebut mengungkapkan bahwa untuk Sultra sesungguhnya bukan hanya Butur yang harga berasnya tinggi. Ada juga Kabupaten Wakatobi, Buton Tengah, Muna, dan Kolaka Utara.
“Tapi memang Butur yang paling tinggi sehingga ini menjadi sorotan nasional. Harga beras Butur bahkan mencapai Rp18.750 per kilogramnya. Padahal, untuk harga normalnya beras premium tertinggi sekira Rp13 ribu sementara premium sekira Rp10 ribuan perkilogram,” ungkapnya.
Menyikapi tingginya inflasi di Butur, Asrun mengaku setelah menyampaikan ke pihak pemda setempat agar segera dilakukan interferensi, namun terkendala anggaran.
“Tetapi saat ini pemerintah sudah memberi ruang untuk dapat menggunakan biaya tak terduga atau BTT untuk menangani inflasi. Jadi ini tentu tak akan menjadi masalah berlarut,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala Disperindag Sultra Siti Saleha mengakui, beberapa komoditas di Bumi Anoa ini memang mengalami lonjakan harga. Karena itu, pihaknya bersama TPID Sultra terus menggelar pasar murah.
“Dan kita juga melakukan pemantauan langsung melalui sidak di pasar-pasar. Kita juga sudah tegaskan akan memberi sanksi distributor yang melakukan penimbunan stok. Tapi Alhamdulillah sejauh ini belum ada laporan terkait itu,” tandasnya. (r4)
