DJPb Imbau Desa Segera Cairkan DD Tahap Pertama

  • Bagikan
Syarwan. (FOTO: WATY/BKK).

KENDARI, BKK – Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) wilayah Sulawesi Tenggara (Sultra) mengimbau seluruh desa di Sultra agar segera menuntaskan pencairan Dana Desa (DD). Pasalnya, masih ada beberapa desa di 5 Kabupaten yang sama sekali belum mencairkan DD tahap pertama.


Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) DJPb Sultra, Syarwan mengungkapkan, pencairan Dana Desa Sultra tahun ini memang masih sangat lambat. Ada beberapa Kabupaten yang desa-desanya sama sekali belum menarik DD diantaranya terdiri dari Kabupaten Muna, Buton, Buton Utara (Butur), Konawe kepulauan (Konkep) dan Buton Tengah (Buteng) baik belum menarik anggara DD untuk BLT maupun non BLT.


Dijelaskan, untuk daerah yang belum menarik khusus BLT DD terdiri dari Kabupaten Buton, muna, Konawe Selatan, Wakatobi, Konawe Utara, Butur, Konkep dan Buteng.


“Jadi, ada ada 5 Kabupaten yang sama sekali belum mecairkan DD dalam bentuk BLT maupun non BLT.

Dan ada 8 Kabupten lainya yang hanya tercatat belum mencairkan BLT DD. Ini tentu sangat kita sayangkan, padahal uangnya ada disiapkan, tapi belum dimanfaatkan, ” ungkapnya, Kamis (30/3).


Dia menuturkan, lambatnya pencairan DD karena sebagian besar desa masih sementara memproses penetapan APBDes. Kemudian kedua beberapa daerah masih ragu dalam penetapan jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk BLT DD.


“Padahal kita sudah sampaikan silahkan berikan BLT paling sedikit 10 persen dari anggara DD , mengingat angka kemiskinan Sultra cukup tinggi berada di peringkat 14 secara nasional dan peringkat empat se Sulawesi dari enam provinsi, jadi penting untuk segera menyalurkan BLT,” ucapnya.


Lanjutnya, untuk BLT DD itu diberikan minimal 10% maksimalmya 25 persen dari Dana Desa. Boleh lebih dari 25% tapi harus ada persetujuan Bupati. Diharap Pemdes dan desanya segera memenuhi persyaratan pencairan sehingga masyarakat yang butuh BLT DD apalagi yang kategori ekstrim bisa segera terbantu.


“Jika lambat mencairkan di khawatirkan ekonomi melambat dan berakibat kebijakan akan beralih lagi untuk refocusing dan realokasi anggaran dalam mengantisipasi ekonomi kita jangan sampai ambruk. ucapnya.


Dia menambahkan, jika sampai batas yang ditentukan mereka tak mencairkan DD nya, maka mereka tak akan bisa mencairkan lagi DD tahap dua dan tahap tiga.


“Pencairan tahap pertama kalau tak dicairkan maka mereka tak akan bisa mencairkan lagi DD untuk tahap dua dan tiga atau DD nya tak akan dicairkan lagi. Bila ini terjadi tentu daerah itu yang akan rugi, ” pungkasnya. (r5)

  • Bagikan