KENDARI, BKK – Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Andap Budhi Revianto membeberkan sistem penanggunalangan bencana berbasis data presisi, saat menyambut peserta acara puncak bulan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) tahun 2023 yang dipusatkan di Bumi Anoa Sultra sejak tanggal 10-15 Oktober 2023.
Malam puncak bulan PRB tersebut dihadiri oleh sejumlah tokoh penting dari berbagai instansi, termasuk Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Prof Dr Muhadjir Effendy dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto.
Andap melanjutkan, bahwa sistem penangulangan bencana berbasis data presisi ini akan dikembangkan bersama pusat mitigasi dan penanggulangan kebencanaan Universitas Halu Oleo (UHO).
“Data presisi diperlukan sebagai dasar pertimbangan pemerintah daerah dalam mengambil keputusan yang tepat demi pembangunan di Sultra,” ujar andap.
“Rencana pembangunan berkelanjutan hanya bisa terwujud melalui keputusan politik legislasi, politik anggaran, dan politik pengawasan yang kuat,” lanjut Andap.
Dikatakan, pengembangan sistem penanggulangan bencana dilakukan atas kesadaran bahwa mitigasi bencana tidak bisa dilakukan berdasarkan asumsi atau opini semata.
“Sehingga, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra bersama unsur perguruan tinggi akan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menghasilkan data yang valid,” jelasnya.
Lebih lanjut, Andap berharap rangkaian kegiatan peringatan bulan PRB memberikan kontribusi yang berkelanjutan, khususnya dalam upaya mengurangi risiko bencana sebagai bagian dari rencana pembangunan, baik dalam lingkup nasional maupun daerah.
“Peringatan bulan PRB menggambarkan komitmen Sultra yang kuat dan tangguh menghadapi tantangan bencana. Seluruh upaya dilakukan untuk mendukung pembangunan nasional dan daerah berbasis PRB,” ungkapnya.
Dalam acara puncak ini Andap juga menyerahkan bendera pataka PRB kepada Kepala BNPB, selanjutnya menyerahkan ke Pj Gubernur Aceh yang akan ditunjuk menjadi tuan rumah bulan PRB 2024.
Turut hadir pada acara puncak ini adalah Anggota Komisi VIII DPR RI, Ketua DPRD Sultra, para Pimti kementerian dan lembaga, Forkopimda Sultra, Bupati/Wali Kota se-Indonesia, para Pengiat Kebencanaan, dan seluruh jajaran BPBD se-Indonesia. (r4/nir)
