RAHA, BKK – Kepala Inspektorat Kabupaten Muna Drs La Kuanto MSi menyoroti soal BUMDes di Kabupaten Muna, yang mayoritas mati suri dan mangkrak.
Hal ini diungkapkannya saat menghadiri kegiatan temu BUMdes dan unit usaha produktif lainnya dalam rangka percepatan pembagunan ekonomi berbasis desa di Kabupaten Muna (Pakemsisdesa) di aula Kantor Bupati Muna, Senin (23/10).
Kegiatan tersebut dibuka langsung Bupati Muna Ir LM Rusman Emba ST MM, perwakilan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional RI (BRIN RI) DR Ir Maistri Mardharini MSi, Sekab Muna Eddy SH MSi, Kadis Perdagin Hardani Muuri SE MSi, Kadis PMD Fajaruddin Wunanto, Kadis Tanaman Pangan Perkebunan dan Holtikultura La Ode Anwar Agigi, para Kepala BUMD, dan Kadin Muna.
“BUMDes di Muna ini mayoritas mati suri dan mangkrak. Memang kami (Inspektorat Muna) belum lakukan pensus ke BUMDes, karena saat ini fokus ke DD,” kata Kepala Inspektorat Kabupaten Muna Drs La Kuanto MSi dihadapan semua peserta kegiatan.
“Selain itu, keterbatasan SDM kami karena kami APIP banyak kerja. Tiap saat kami harus kerja sama dengan BPKP, BPK dan KPK. Saya lihat di desa di Muna ini yang penting ada regulasinya dan BUMDes ada. Mau jalan atau tidak itu kegiatan atau penyertaan modal di BUMDes, tidak penting,” tambahnya.
Kemudian, katanya, pengangkatan pengurus BUMDes itu konco-konco para kepala desa (kades). Bukan karena punya kemampuan kerja dan profesional. Inilah wajah BUMDes di Kabupaten Muna saat ini.
Kepala Inspektorat Kabupaten Muna ini membeberkan bahwa mayoritas BUMDes di Muna dikasih modal berapa saja, hasilnya tidak jelas.
“BUMDES dikasih modal bergerak di bidang apa, tidak jelas hasilnya. Tidak ada tenaga teknis, bagaimana mau maju. Padahal di desa ada 2 pendamping yang digaji negara dan teknis,” tambah Drs La Kuanto MSi.
Sementara, Kadis PMD Kabupaten Muna Fajaruddin Wunanto mengatakan bahwa apa yang disampaikan Kepala Inspektorat Kabupaten Muna itu bisa iya bisa tidak.
Menurutnya, banyak kades di Kabupaten Muna yang sudah berinovasi. Putaran ekonomi di desa-desa sudah bagus dan berkembang.
“Apa yang dikatakan Kepala Inspektorat Kabupaten Muna tadi bisa iya bisa tidak. Sudah banyak kades-kades yang berinovasi dan putaran ekonomi di desa sudah bagus. Tapi memang ada yang tidak jelas kegiatanya. Penyebabnya karena ada miskomunikasi antara Kemendes RI dan Kemendagri,” katanya. (tri/nir)
