LABUNGKARI, BKK – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buton Tengah (Buteng) tampaknya tidak main-main dalam mengisi kursi jabatan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Tidak segan-segan Pemkab Buteng melibatkan Mabes Polri dan Kementerian Dalam Negri (Kemendagri), untuk melakukan asessment pada lelang jabatan tersebut.
Hal itu diungkapkan Penjabat (Pj) Bupati Buteng Andi Muhammad Yusuf. Jadi, kata dia, tim panselnya sendiri selain dari Pemkab Buteng dan akademisi, juga melibatkan Kemendagri.
“Panitia Pansel kita ada Sekretaris Kabupaten (Sekab) Buteng selaku Ketua Pansel, Kepala BKPSDM, ada dari Universitas 1 orang, dan 2 orang dari kementerian dalam negri saya minta untuk mengawal proses seleksi kita, supaya semua berjalan dengan baik,” jelasnya.
Sementara, Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Buteng Wujuddin membeberkan, selain panselnya dari Kemendagri, untuk assesment akan melibatkan langsung Mabes Polri, melalui Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tenggara (Sultra), yang akan dilaksanakan pada pertengahan November 2023.
Secara teknis, kata dia, pelaksanaan pendaftaran lelang sendiri akan dilakukan dengan 2 cara. Yakni, sebut dia, melalui website Sim.berkah.butontengah.net, dan berkas hardcopy lainnya dibawa langsung ke BKPSDM Buteng.
“Pendaftaran sudah mulai sejak 22 Oktober 2023 secara online sampai tanggal 3 November 2023,” jelasnya.
Dikatakan, bahwa pelibatan 2 orang pansel dari Kemendagri merupakan wujud dari keseriusan Pj Bupati Buteng dalam menempatkan Kepala OPD, yang dinilai mampu menjalankan program-program di dinas itu nantinya.
Lebih lanjut, Wujuddin mengatakan, Pansel pada dasarnya akan menilai berkas-berkas yang disampaikan oleh peserta yang mengikuti lelang jabatan tersebut, baik itu terkait rekam jejaknya, kompetensi dan kualifikasi pendidikannya, termasuk penyampaian makalahnya sesuai dengan JPT yang akan diikutnya.
Sementara itu untuk asessment senter, penilaiannya sendiri terkait dengan kompetensi managerianlnya, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural.
Dia menyebut, 2 jabatan yang dilelang yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Buteng dan Dinas Pariwisata.
“Dinas Pariwisata ini memasuki masa pensiun 1 Januari 2024, sementara untuk Kadis PUTR sudah lama kosong dikarenakan jabatan Kadis sebelumnya dimutasi ke BPBD Buteng. Sehingga terjadi kekosongan, dan saat ini jabatan itu diisi pelaksana tugas,” tandasnya.
BKPSDM Buteng menargetkan pada awal Desember 2023 sudah didapatkan hasil lelang terbuka tersebut, sehingga PU sendiri dapat diisi pejabat definitif.
“Tahun 2023 ini kita upayakan sudah bisa dilantik untuk dinas PU, sementara Dinas Pariwisata belum. Karena nanti Januari 2024 masuk pensiun, sehingga bisa lewat itu baru definitif,” tuntasnya. (cr1/nir)
