Andap Budhi Revianto.
KENDARI, BKK – Di bawah kepemimpinan Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Andap Budhi Revianto, Provinsi Sultra mampu menekan laju inflasi.
Awal kepemimpinan Andap di bulan September 2023, inflasi Provinsi Sultra 3,46%, menduduki peringkat kedua tertinggi nasional. Oktober 2023 angka inflasi turun 3,14%, dan pada November terkoreksi di 2,87%.
Pada awal 2024 inflasi Provinsi Sultra menjadi 2,58%, peringkat ke-14 terendah se-Indonesia. Angka inflasi Sultra tersebut berada di bawah inflasi nasional yang mencapai 2,61%.
Andap membeberkan, kunci kendalikan inflasi yakni koordinasi dan komitmen, identifikasi dan analisis, serta politik anggaran.
Perhitungan angka inflasi Provinsi Sultra yang dinilai Pemerintah Pusat, pada awalnya hanya berpatokan pada angka BPS yang berfokus pada Kota Kendari dan Baubau.
“Berdasarkan hasil analisis, saya menyadari bahwa kurang aktual apabila angka inflasi Provinsi Sultra yang terdiri dari 17 kabupaten/kota, hanya berpatokan pada Kota Baubau dan Kota Kendari,” papar Andap, Sabtu (27/1).
Ia berpandangan, bahwa masalah inflasi di era otonomi daerah sudah seharusnya melibatkan kabupaten/kota secara menyeluruh.
“Tugas Pemerintah Provinsi (Pemprov) pada dasarnya menjembatani dan mengkoordinasikan antarpemerintah kabupaten/kota, serta antara Pemerintah pusat (BI, BPS, Bulog, Badan Pangan Nasional),” ujarnya.
Dikatakan, langkah awal yang dilakukan Pemprov Sultra di bawah kepemimpinannya selaku Pj Gubernur adalah pertama koordinasi intensif dan efektif antara seluruh pemangku kepentingan.
Langkah selanjutnya, kata Andap, adalah identifikasi masalah inflasi di seluruh kabupaten/kota, bukan hanya Kota Baubau dan Kota Kendari.
“Saya menyadari bahwa penanganan inflasi tidak dapat diselesaikan melalui penandatangan komitmen dan rapat-rapat TPID semata. Analisis atas kondisi lapangan berujung pada langkah konkret yang harus diputuskan dalam postur APBD,” kata Andap.
Kedua, pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) secara serentak di 17 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sultra.
Ketiga, sebut dia, gerakkan Satgas Pangan secara masif untuk operasi pasar guna cek ketersediaan pasokan, kelancaran distribusinya, dan pengawasan terhadap praktik monopoli harga.
Keempat, penyaluran bantuan pangan bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bekerja sama dengan Bulog.
Kelima, penanaman 2.738.485 bibit sayur mayur untuk pemenuhan kebutuhan pangan di Sultra, yang juga mendapat apresiasi dari Museum Rekor Indonesia (Muri).
Keenam, penyaluran bantuan sarana prasarana dan pengembangan teknologi pertanian, guna peningkatan produksi pangan.
Ketujuh, subsidi silang anggaran untuk komoditas angkutan udara yang menyumbang 0,48% andil inflasi.
“Ketujuh langkah tersebut merupakan bagian tidak terpisahkan dari substansi materi komitmen yang ditandatangani bersama antara Pj Gubernur, Bupati/Wali Kota, dan stakeholder terkait untuk penanganan laju inflasi di Sultra,” tuntas Andap. (r4/nir)
