Pj Gubernur Sultra, Andap Budhi Revianto secara khusus menyambangi kantor Bawaslu Sultra, Selasa (6/2). (FOTO: FAYSAL/BKK).
KENDARI, BKK – Penjabat (Pj) Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) Andap Budhi Revianto secara khusus menyambangi Kantor Bawaslu Sultra, Selasa (6/2).
Dalam kunjungan tersebut, Andap disambut Ketua Bawaslu Sultra Iwan Rompo, membahas mengenai kondisi terkini pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu.
“Saya Pj Gubernur secara khusus datang ke sini menengok teman-teman Bawaslu ada beberapa hal yang kita koordinasikan,” kata Andap.
Kata Andap, yang salah satu yang menjadi fokus pihaknya ialah persoalan pelanggaran yang dilakukan Aparatur Sipil Negara (ASN) selama tahapan Pemilu berlangsung.
“Saya melihat bagaimana sejauh ini pelanggaran netralitas ASN, alhamdulillah trennya menunjukan penurunan,” katanya.
Selain itu, pihaknya juga menanyakan hambatan yang dialami Bawaslu, sehingga perlu pemerintah daerah sikapi.
“Tadi kita bahas hambatan pengawasan utamanya di daerah 3 T (Tertinggal Terdepan dan Terluar), sehingga pengawas itu bisa berjalan dengan baik. Tadi ada di Routa Konawe, dan Runduma Wakatobi ini persoalan akses,” terang Andap.
Dan terakhir, mantan Kapolda Sultra ini mendiskusikan persoalan penertiban Alat Peraga Kampanye (APK).
“Masalah penertiban APK sudah dilakukan pertemuan dengan masing-masing Parpol, dan ada keputusan bersama. Sehingga di dalam mekanisme pelaksanakannya teman-teman Bawaslu dan dibantu Satpol-PP yang sebetulnya adalah kewajiban dari masing-masing Parpol. Tetapi kita koordinasikan dengan para pihak hingga nanti dapat berjalan dengan baik,” ungkapnya.
Sementara, Ketua Bawaslu Sultra Iwan Rompo menyampaikan sampai dengan berita ini diterbitkan, jumlah dugaan pelanggaran ASN sebanyak 25 kasus.
“Untuk ASN lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra itu hanya 1 orang kemarin, guru yang di Wakatobi dia me like di media sosial, sisanya ASN kabupaten/kota. Tetapi hasilnya nanti kita menunggu dari KASN,” tandasnya. (r4/nir)
