Plt Bupati Muna Drs H Bachrun MSi Bersama Kadis PMD Kabupaten Muna Fajaruddin Wunanto.
RAHA, BKK – Adanya isu yang disuarakan sekelompok masyarakat yang tergabung dalam Lembaga Advokasi Kemitraan Informasi Publik (LAKIP), saat berdemo di Kantor Kemendagri di Jakarta, Jumat (2/2).
Dalam aksinya Korlap Aksi Amrin mengatakan, bahwa ada dugaan perlakuan inkonstitusional yang dilakukan Pelaksana tugas (Plt) Bupati Muna dalam upaya konsolidasi kemenangan di Pemilu 14 Februari 2024.
“Ada Plt Bupati Muna pada tanggal 18 November 2023 menghadiri kegiatan Rapat Koordinasi Pemenangan Calon Legislatif Partai PKS, sehingga dugaan kuat ada keterlibatan Wakil Bupati Muna dalam politik praktis untuk memenangkan para Caleg dari partai PKS,” duga Amrin.
Menanggapi sorotan ini, Plt Bupati Muna Drs H Bachrun MSi saat dikonfirmasi hal ini, Senin (5/2), membantah tudingan tersebut.
“Masalah demo di Jakarta itu biasa sajalah itu. Tapi kalau dikaitkan dengan dukung mendukung salah satu parpol seperti PKS yang mereka sebutkan, itu tidak benar,” tepis Plt Bupati Muna ini.
Katanya, sebagai pembina parpol di Kabupaten Muna, dirinya menerima semua parpol yang datang kepadanya.
“Saya ini pembina parpol di Muna, saya harus netral. Saya turun ke desa-desa, kecamatan, ketika bertemu kades, lurah camat, saya sampaikan ASN itu harus netral. Begitu pula para kades, lurah, camat dan perangkatnya,” ucapnya.
“Kalau saya mau dukung parpol harusnya saya dukung parpol yang loloskan saya jadi Plt Bupati Muna. Tapikan itu tidak boleh saya lakukan. Di setiap kunker saya di desa-desa, saya sampaikan agar masyarakat pilih caleg dengan hati nuraninya sendiri. Tidak boleh ada intervensi,” pungkas Plt Bupati Muna ini.
Sebagai pembina partai politik di Kabupaten Muna, Bachrun mengimbau agar masyarakat tetap menjaga kondusifitas daerah.
“Saat ini tahun politik, kita harus saling menjaga kondusifitas daerah, agar Pemilu tetap aman, damai, sukses dan demokratis,” pungkas Bachrun. (tri/nir)
