La Ode Sariba Anggota Dewan Mubar Fraksi Nasdem. (FOTO: IST)
LAWORO, BKK – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Muna Barat (Mubar) mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mubar, untuk segera mengatasi kenaikkan harga beras.
Saat ini, harga beras di Kabupaten Mubar mengalami kenaikan yang signifikan di beberapa pasar, beras 50 kg pada Januari masih begitu normal yakni Rp600 ribu, dan diawal Februari mengalami kenaikan harga Rp700 ribu, di akhir Februari melonjak sampai Rp800 ribu per karungnya.
Melihat kondisi tersebut, Anggota DPRD Mubar La Ode Sariba mendesak Pemkab Muna agar secepatnya berkoordinasi dengan pihak Bulog. Menurutnya, kenaikan harga beras sangat berdampak bagi kebutuhan pokok masyarakat.
Pasalnya, kata dia, saat ini Bulog bersama Pemkab Mubar telah membentuk rumah pangan kita (RPK), untuk menyuplai kebutuhan masyarakat di tengah kenaikan harga beras.
Untuk itu, dalam menekan harga beras Pemkab Mubar bersama Bulog diharapkan untuk melakukan pengawasan terhadap RPK yang telah dibentuk, sehingga penyuplai beras tidak menaikkan harga secara sepihak.
Tak hanya itu, Pemkab Mubar juga harus mampu memastikan stok dan harga beras, serta bahan pokok lainnya menjelang Ramadan dan Idulfitri.
Sementara, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Mubar La Ode Aka mengatakan, saat ini Pemkab Mubar masih tahap pengaktifan stabilitasi pasokan dan harga pangan (SPHP), dan selalu berkoordinasi dengan Bulog.
“Pihak Bulog sementara masih mobilisasi beras. SPHP pekan ini bisa dilayani RPK setiap pasar,” terangnya.
Selain itu, lanjutnya, Pemkab Mubar juga akan mensubsidi harga beras 25% hingga 30%. Namun saat ini sementara dibuat rincian anggaran biayanya.
“Minggu ini sudah review dan siap kita subsidi sekitar 25% sampai 30% untuk beras,” pungkasnya.
Sementara itu, dalam rapat inflasi Pj Bupati Mubar La Ode Butolo telah mengarahkan untuk terus berkoordinasi dengan pihak Bulog, untuk memastikan stok beras yang ada di Mubar sehingga kenaikan harga tidak melejit.
“Pastikan di Bulog terkait stok beras,” tuntasnya.(k2/nir)
