Sekprov Sultra Asrun Lio saat mewakili Pj Gubernur Sultra, Andap Budhi Revianto membuka secara resmi refleksi dan penyusunan rekomendasi pelaksanaan PPDB, Sabtu (8/6). (FOTO:IST)
KENDARI, BKK – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) senantiasa konsisten mengawal proses penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan mengajak semua pihak untuk kawal bersama, agar tidak ada diskriminasi yang terjadi kepada anak-anak.
Hal ini disampaikan oleh Penjabat (Pj) Gubernur, Andap Budhi Revianto melalui Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sultra Asrun Lio, Sabtu (8/6), tepatnya saat membuka secara resmi refleksi dan penyusunan rekomendasi PPDB, di Kendari, yang diselenggarakan oleh Balai Penjamin Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Sultra.
Mewakili Pj Gubernur, Sekprov Sultra Asrun Lio menyampaikan bahwa penyelenggaraan PPDB harus tetap berorientasi pada pelayanan yang akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif.
“Pj Gubernur berpesa bahwa harapan kita semua adalah bagaimana memastikan agar sistem layanan dalam penerimaan siswa baru di semua jenjang satuan pendidikan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi, tidak terjadi lagi kesan diskriminasi kepada anak-anak kita,” tuturnya.
Sesuai instruksi Pj Gubernur, Asrun Lio menyampaikan bahwa terkait dinamika penyelenggaraan PPDB, turut pula mendapat perhatian serius dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), melalui surat edarannya nomor: 7 tahun 2024 tentang pencegahan korupsi dan pengendalian gratifikasi dalam penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
Untuk itu, atas nama Pj Gubernur dan atas nama Pemerintah Provinsi Sultra, Sekprov Sultra mengajak semua pihak untuk secara bersama-sama mengawal proses pelaksanaan PPDB Tahun ajaran 2024/2025, yang akan segera dilaksanakan pada Bulan Juni sampai Juli mendatang.
“Kepada Kepala Dinas pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Dukcapil, Kepala Dinas Sosial, dan Kepala Dinas Infokom sebagai panitia daerah untuk senantiasa berkolaborasi demi suksesnya kegiatan ini. Kepada Kepala Ombudsman, kiranya turut mengambil bagian dalam proses pengawasan penyelenggaraan PPDB ini,” pesan Pj Gubernur melalui Sekprov Sultra.
Pj Gubernur Sultra juga berpesan agar tidak menambah kuota daya tampung, untuk mengakomodir kepentingan tertentu.
“Kita ingin Sultra yang kita cintai ini terjaga dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Gunakan jalur zonasi, afirmasi, perpindahan orang tua atau wali, dan jalur prestasi, untuk mengakomodir seluruh keberlanjutan pendidikan anak-anak kita, serta berpegang teguh pada prinsip objektif, transparan, dan akuntabel,” tegasnya.
Dia pun menaruh harapan besar agar para penyelenggara penerimaan peserta didik baru, dapat menaati dan mengikuti pedoman dalam aturan yang telah ditetapkan.
“Hindari titipan, nota, pungli, dari manapun asalnya, ” pungkasnya. (r4/r2)
