Ketua DPRD Kota Kendari Subhan saat melakukan cek lokasi rawan banjir di villa Ibis Pratama. (FOTO:SRI/BKK)
KENDARI, BKK- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kendari melakukan kunjungan dan memantau langsung lokasi yang seriung terjadi banjir di sekitar BTN Villa Ibis Pratama pada, Selasa (25/6).
Ketua DPRD Subhan mengatakan kunjungan ini dalam rangka menundaklanjuti aduan masyarakat terkait sering terjadinya banjir di wilayah perumahan villa Ibis pratama yang telah berlangsung lama setiap musim penghujan.
“Ini karena perkembangan pertumbuhan perumahan yang ada, dan persoalan masyarakat dengan pihak developer yang belum terbangun komunikasi dengan baik, ” ujar Subhan.
“Kita ini berdasarkan surat masuk turun melihat, bertemu dengan pihak developer, RT, lurah, camat terkait membicarakan itu dan menyelesaikan sehingga kita sudah mendapat solusi,” tambahnya.
Subhan mengharapkan pihak terkait Pemerintah Kota Kendari bersama developer dan masyarakat untuk berkolaborasi dalam menyelesaikan masalah banjir dengan memanfaatkan anggaran usaha kelola melalui perencanaan dari PUPR Kota Kendari.
Subhan juga menjelaskan penyebab banjir ini karena adanya masyarakat yang menjual tanah kavlingan.
Sehingga aliran air yang tadinya normal menjadi menyempit dan aliran air menggenangi rumah masyarakat di beberapa titik di kecamatan Wua Wua.
“Jangka pendek ini kita sudah berkoordinasi tadi untuk menyelesaikan masalah yang memang urgent untuk diselesaikan supaya masalah banjir yang ada ini kita tuntaskan minimal tempat jalan air kita buatkan. Setelah itu, kita rencanakan membangun permanen supaya tidak terjadi kemudian hari termasuk pembebasan lahan untuk pembangunan kolam retensi untuk mengendalikan air, ” ujarnya.
Di tempat yang sama, Ketua Komisi III Rajab Djinik mengatakan, akan memastikan tindakan jangka pendek dengan membuka aliran air sesuai kesepakatan pihak terkait masyarakat dan pihak developer untuk menyelesaikan masalah banjir.
“Nanti kita bakal panggil PUPR dan action cepat karena banjir dengan kondisi cuaca saat ini harus cepat diantisipasi, kita pastikan jangka pendeknya itu dimulai nanti dilihat postur anggaran kita yang pasti jangka pendek ini harus selesai, ” kata Rajab Djinik.
Pihaknya pastikan hal tersebut terselesaikan pada tahun 2025, karena jika di kejar anggaran sekarang sudah tidak bisa.
“Paling kita pakai anggaran usaha kelola yang memang diperuntukkan untuk hal urgent setiap tahun memang kita porsihkan untuk hal-hal yang urgen, aspirasi yang masuk dari masyarakat pemerintah kota maupun DPR sangat dibutuhkan anggaran usaha kelola, ” pungkasnya. (m2/r2)
