Kepala Kanwil DJPb Sultra, Syarwan. (FOTO: WATY/BKK).
KENDARI, BKK – Kantor wilayah (Kanwil) Direktorat Jendral Perbendaharaan (DJPb) Sulawesi tenggara (Sultra) menyebut, ada 5 satuan kerja (satker) di wilayah kerja DJPb Sultra yang memiliki pagu terendah dan sama sekali belum terdapat realisasi belanja.
Kepala Kanwil DJPb Sultra Syarwan mengatakan, dari 5 kementerian/lembaga dengan nilai pagu terendah merupakan satuan kerja DK dan TP, dan terdapat satker pada kementrian perdagangan yang sama sekali belum melakukan realisasi belanja.
“Jadi penyerapan anggaran pada beberapa satker Dekonsentrasi (DK)/Tugas Pembantuan (TP) masih terhambat pemenuhan syarat administratif. Seperti SK pengelola keuangan, SK pelaksana kegiatan, dan petunjuk teknis (juknis) pelaksanaan kegiatan,” ungkapnya, Selasa (16/7).
Syarwan menuturkan proses perubahan perencanaan dan revisi Automatic Adjustment juga mengakibatkan mundurnya jadwal proses penyerapan anggaran, selain itu terdapat beberapa satker yang baru mendapatkan DIPA di akhir triwulan II tahun 2024.
“Jadi, terdapat beberapa satker yang baru dibuka blokir anggaran diakhir triwulan II 2024. Di samping itu, terdapat pula belanja-belanja dengan pagu siginifikan yang penyerapannya tergantung kebutuhan masyarakat/pemangku kepentingan. Misalnya pada pengadilan dan BPN,” ucapnya.
Dia menambahkan, sampai dengan 12 Juli 2024 realisasi belanja tertinggi pada Kepolisian RI dan Kementerian PUPR. Dimana hal ini memberi kontribusi hingga 31,83% dari total belanja keseluruhan di Sultra.
“Kementerian Perhubungan dan Kementerian Agama memiliki pertumbuhan (yoy) tertinggi, masing-masing sebesar 30.20% dan 16.31% yang pertumbuhan realisasi belanja modal,” pungkasnya. (r5/nir)
