Kantor BPJS Ketenagakerjaan. (FOTO:IST)
KENDARI, BKK – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan resmi merilis Laporan Keuangan dan Laporan Pengelolaan Program (LK-LPP) Auditan Tahun 2023 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP).
Ketua Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Muhammad Zuhri mengapresiasi hasil audit yang tidak lepas dari komitmen dan konsistensi dalam mengawal proses audit dengan baik.
“Predikat WTM yang diperoleh ini menjadi bukti bahwa laporan keuangan dan laporan pengelolaan program BPJS Ketenagakerjaan telah disajikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ungkapnya, Kamis (18/7).
Sementara itu Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo dalam keterangan tertulisnya menyebut publikasi laporan merupakan bagian dari transparansi dan akuntabilitas.
“Publikasi laporan ini merupakan bagian dari tanggung jawab dan keterbukaan informasi kepada publik, sekaligus menjadi bukti pengelolaan dana yang bersih, akuntabel dan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku,” ucapnya.
Dia menuturkan, selama tahun 2023, BPJS Ketenagakerjaan berhasil mencatatkan pertumbuhan kepesertaan yang baik.
Dimana, sektor Pekerja Non ASN, pekerja rentan serta pekerja di ekosistem desa menjadi sektor penyumbang kepesertaan terbesar. Jika di akumulasi jumlahnya mencapai 14,5 juta peserta atau tumbuh 44,96% dibandingkan tahun 2022.
“Sehingga secara keseluruhan jumlah peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan di penghujung 2023 menembus angka 41,56 juta. Pertumbuhan tersebut merupakan buah sinergi yang kuat dengan seluruh pemangku kepentingan dalam mengoptimalkan pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai Inpres nomor 2 tahun 2021,” ucapnya.
Lanjutnya, dana kelolaan BPJS Ketenagakerjaan yang turut mengalami kenaikan sebesar 13,48%. Tercatat hingga 31 Desember 2023 angkanya mencapai Rp712,3 triliun.
Kemudian, dari segi pembayaran manfaat, sepanjang tahun 2023 BPJS Ketenagakerjaan membayarkan 4,58 juta klaim senilai Rp53,51 triliun, didalamnya termasuk manfaat beasiswa senilai Rp346 miliar untuk 91.050 kasus.
“Jumlah klaim tersebut mengalami peningkatan yang didasari pada kenaikan yang signifikan dibanding tahun lalu pada pembayaran manfaat JKP yang memasuki implementasi tahun kedua, pembayaran manfaat pensiun dan beasiswa yang terus bergulir,” ujarnya.
Di tempat yang terpisah, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kendari, Muhamad Abdurrohman Sholih mengungkapkan, capaian yang diperoleh ini tidak terlepas dari peran serta dari seluruh stakeholder.
Pihaknya, berharap ke depan kolaborasi dan sinergi yang telah terbangun dengan baik dapat terus ditingkatkan sehingga cakupan kepesertaan dapat kian tumbuh secara berkelanjutan (sustainable growth).
“Semoga beragam capaian dan prestasi ini dapat menjadi modal berharga bagi kami untuk mengakselerasi upaya perluasan cakupan perlindungan program jaminan sosial ketenagakerjaan agar Perlindungan Pekerja Sejahtera dan Universal Coverage Jamsostek dapat segera terwujud,” jelasnya.
Dia menambahkan, untuk layanan informasi, BPJS Ketenagakerjaan memiliki contact center 175 yang dapat diakses dengan mudah, di mana dan kapan saja.
“Kami juga berkomitmen untuk terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada para peserta, baik pekerja atau perusahaan,” tutupnya. (r5/r2)
