Pembukaan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II bertempat di Aula BPSDM Sultra. (FOTO: FAYSAL/BKK)
KENDARI, BKK- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPDSM) Sultra akhirnya menyelenggarakan kembali Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II.
Setelah 17 tahun, pelatihan ini kembali digelar di Aula BPSDM Sultra, Rabu, (14/8).
Kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan kompetensi peserta dalam rangka memenuhi standar kompetensi manajerial untuk jabatan tinggi pertama eselon II.
Deputi Bidang Penyelenggaraan BANGKOM ASN LAN-RI, Basseng, memberikan apresiasi kepada jajaran pimpinan Pemerintah Provinsi Sultraa yang telah berkolaborasi dengan LAN untuk mempersiapkan PKN Tingkat II ini.
“Saya berharap kolaborasi ini tidak hanya terbatas pada PKN II saja tetapi melebar pada pengembangan potensi yang lain,” terangnya.
Ia juga berharap bahwa proses penyelenggaraan PKN II dapat berjalan dengan baik sehingga mampu mencetak pemimpin-pemimpin yang membawa perubahan serta menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat.
Ditempat yang sama, Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sultra, Asrun Lio, menyampaikan rasa bangga atas dilaksanakannya PKN II setelah 17 tahun vakum dan juga pencapaian akreditasi bintang I sebagai lembaga pelatihan serta akreditasi A untuk program Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA).
“Prestasi tersebut tidak hanya mencerminkan komitmen, tetapi juga kapasitas dan kemampuan untuk menyelenggarakan pelatihan berkualitas tinggi yang siap menghadapi tantangan zaman. PKN II ini diharapkan melahirkan pemimpin yang berdampak dan pemimpin yang berpengaruh,” pesannya.
Sementara itu, Kepala BPDSM, Syahruddin Nurdin, mengungkapkan bahwa perjuangan untuk melaksanakan PKN II ini cukup panjang karena berbagai persyaratan yang harus dipenuhi oleh lembaga.
“Perjuangan yang cukup lama sampai kita bisa melaksanakan PKN II ini dikarenakan terlalu banyak persyaratan. Kita berjuang terus dari akreditasi C hingga 2020 berubah menjadi B. Namun itu belum cukup hingga tahun 2023 BPSDM berhasil mencapai akreditasi A. Itulah yang menjadi cikal bakal pelaksanaan PKN II ini,” ungkapnya.
Pelatihan ini diikuti oleh 61 peserta yang berasal dari berbagai daerah. Rinciannya, terdapat 17 peserta dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, 12 dari Pemerintah Kabupaten Konawe, 8 dari Pemerintah Kabupaten Muna Barat, 5 dari Pemerintah Konawe Utara, 4 dari Pemerintah Kota Kendari.
Kemudian, 3 dari Pemerintah Buton Selatan, 2 dari Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan, 2 dari Pemerintah Kota Bau-Bau, 2 dari Pemerintah Kabupaten Buton, 1 dari Pemerintah Kabupaten Wakatobi, dan 4 peserta dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talibu, Maluku Utara dan satu peserta dari Palopo Sulawesi Selatan.
Syahruddin Nurdin juga menekankan pentingnya disiplin selama pelaksanaan PKN II. Ia menyatakan dalam pelaksanaan ini, tata tertib akan diterapkan secara ketat.
“Dalam pelaksanaan PKN II ini betul-betul ketat dalam menerapkan tata tertib. Karena apabila satu peserta melanggar dan alpanya cukup 27 JP secara akumulasi 4 bulan, baik itu klasikal, mandiri, dan blended learning, akan langsung dikeluarkan dari pelatihan ini,” jelasnya. (r4/r2)
