Pjs Bupati Muna Dra Hj Yuni Nurmalawati MSi saat menerima perwakilan nakes di ruang rapat Bupati Muna, Senin (14/10)
RAHA, BKK – Ratusan tenaga kesehatan (nakes) di Kabupaten Muna mengalami nasib miris. Pasalnya, nama mereka hilang secara misterius dari data base BKN. Hal ini diungkapkan Amir nama samaran, salah seorang nakes di Kabupaten Muna yang ikut demo di Kantor BKPSDM Muna dan Kantor Bupati Muna, Senin (14/10).
“Bagaimana kami tidak kecewa dan kesal dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muna. Tahun 2022, nama kami masih ada dalam data base BKN saat penginputan. Kemudian awal tahun 2024, saat mau tes PPPK, nama 426 nakes hilang,” ujarnya, kemarin.
“Padahal kami sudah mengabdi puluhan tahun. Ada SK Bupati Muna, ada SK Kadis, ada SK Menteri, tapi saat kita mau tes PPPK, eh nama kami malah hilang dari ata base BKN. Parahnya, Plt Kepala BKPSDM Muna Asmadi Teno mengatakan bahwa nama kami hilang kesalahan BKN pusat,” tukas pria ini kesal.
Setelah hampir 2 jam demo di BKPSDM Muna dan Kantor Bupati Muna, Pjs Bupati Muna Drs Hj Yuni Nurmalawati MSi, merespon aspirasi ratusan pendemo nakes tersebut, dan menerima puluhan perwakilan nakes.
Kepada Pjs Bupati Muna Dra Hj Yuni Nurmalawati perwakilan nakes Ebrina mempertanyakan kenapa ada nakes 37 orang di puskesmas tempat dia menjadi honorer pakai SK Kapitasi, malah lolos dalam data base. Sementara dia dan 7 orang temannya yang mengabdi lebih lama, malah nama mereka hilang dari data base BKN.
“Kalau alasan BKPSDM Muna yang lolos data base itu harus SK Bupati Muna, kenapa teman-teman kami di tempat saya bekerja ada 30 orang juga pakai SK Kapitasi dan honornya dari dana kapitasi, kok nama mereka tetap ada di data base BKN. Sementara kami yang juga sama dengan mereka dan lebih lama jadi honorer, malah nama kami hilang dari data base BKN,” keluhnya.
“Yang lebih parah lagi kami punya data ada oknum honorer yang tidak menjadi honorer malah lolos data base BKN, nah dari mana ini orang bisa lolos data base. Kami punya datanya oknom honorer itu,” tambah Ebrina kepada Pjs Bupati Muna Dra Hj Yuni Nurmalawati MSi, Sekda Muna Eddy Uga SH MSi, Plt Kepala BKPSDM Muna La Ode Asmadi Teno SPd MPd, sambil terisak menahan tangis.
Hal senada juga disampaikan Jayadi Samandi Nakes di Puskesmas Kontu Kowuna.
“Kalau BKPSDM Muna beralasan kami yang 426 orang ini nama kami hilang dari data base BKN alasan karena ada SK Kapitasi, kenapa banyak honorer yang pakai SK Kapitasi lolos data base di BKN. Sementara kami ini tahun 2022 masih terdata semua di data base BKN,” bebernya.
“Jadi mohon BKPSDM Muna masukkan kembali nama 426 nakes ke data base BKN, agas kami bisa tes PPPK sebelum tutup pendaftarannya tanggal 20 Oktober 2024,” pinta Jayadi Samandi.
Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Muna Yuni Nurmalawati meminta agar 426 nakes ini sabar, sambil menunggu Pemkab Muna berkoordinasi dengan BKN.
“Jadi adek-adek mohon sabar ya, kita akan berkoordinasi ke BKN. Tolong pak Sekab, pak Plt Kepala BKPSDM Muna untuk menindak lanjuti aspirasi mereka ini ke BKN. Harus ada aturan resmi dari BKN yang disampaikan ke Pemkab Muna, agar 426 nakes bisa masuk ke data base. Kalau rujukan resmi dari BKN ada, baru kita bisa tindak lanjuti. Jadi mohon pak Sekab dan Kaban BKPSDM, cepat merespon hal ini ke BKN, agar aspirasi mereka segera terjawab,” paparnya.
“Masalah ini ada sebelum saya jadi Pjs Bupati Muna. Namun kami Pemkab Muna tetap berupaya maksimal, agar nasib nakes kita ini bisa masuk data base. Tapi tidak bisa aturan itu kita buat dan tanda tangan agar 426 nakes ini untuk masuk kembali data base, hanya berdasarkan diskusi seperti ini. Jadi Pemkab Muna harus punya aturan yang jelas dari BKN. Tidak bisa kita merubah data 426 nakes ini hanya berdasarkan info dari telepon dan laporan begini. Kita harus punya rujukan aturan dari BKN yang resmi, baru Pemkab Muna bisa bertanda tangan,” tukas Pjs Bupati Muna ini.
Sementara, Sekretaris Kabupaten (Sekab) Muna Eddy Uga mengatakan agar ratusan nakes bersabar menunggu balasan surat Pemkab Muna yang dikirim ke BKN.
“Kami sudah bersurat ke BKN permintaan adek-adek semua, jadi kita menuggu jawaban dari BKN. Kemudian Plt Kepala BKPSDM Asmadi Teno telah memfasilitasi perwakilan adek-adek ke BKN. Bahwa untuk gelombang pertama sudah tutup. Nanti adek-adek semua bisa ikut tes gelombang kedua kata pihak BKN,” katanya. (tri/nir)
