KENDARI, BKK – Masih sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK), Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) Asril tegaskan bahwa tahapan penyelenggaraan Pilkada 2024 sudah sesuai prosedur.
Hal tersebut dikatakan Ketua KPU Sultra Asril, saat menggelar rapat koordinasi (rakor) konsolidasi daerah, untuk mengevaluasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, Selasa (21/1).
Asril mengaku bersyukur dan bangga, karena mampu melaksanakan seluruh tahapan Pilkada 2024 dengan baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku, meskipun ada beberapa tantangan yang harus dihadapi.
“Memang tidak mudah, namun kami bersyukur tahapan ini kita lewati dengan baik meskipun ada beberapa tantangan termasuk adanya gugatan di MK,” kata Asril.
Ia melanjutkan, meski banyak tantangan namun, hal tersebut tidak menyurutkan semangat untuk terus bekerja profesional dan menjaga integritas proses pemilu.
Menurutnya, keberhasilan ini adalah hasil dari kerja sama yang solid antara KPU, pemerintah daerah, aparat keamanan, media, dan masyarakat.
“Kami mengajak seluruh stakeholder untuk tetap berpegangan tangan dan menjaga komitmen ini hingga tahun 2028, demi terselenggaranya pemilu yang lebih baik di masa depan,” paparnya.
Dalam rapat evaluasi ini, sejumlah aspek teknis dan strategis menjadi perhatian utama. Diantaranya adalah peningkatan partisipasi pemilih, distribusi logistik yang lebih efisien, penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) penyelenggara, serta optimalisasi teknologi informasi dalam proses pemilu.
“Meskipun demikian, KPU tetap berkomitmen untuk meningkatkan angka partisipasi melalui berbagai program sosialisasi dan edukasi politik kepada masyarakat,” paparnya.
Asril mengungkapkan, bahwa Pilkada 2024 di Sultra mencatat angka partisipasi pemilih yang cukup tinggi, dibandingkan dengan pemilu sebelumnya.
“Partisipasi pemilih dalam Pilkada 2024 cukup menggembirakan, tetapi kami tidak boleh berpuas diri. Ke depannya, kami akan terus berupaya meningkatkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam proses demokrasi melalui edukasi politik yang lebih masif dan inklusif,” imbuhnya.
Ketua Panitia Rapat, Muskam mengatakan, agenda ini bertujuan mengkaji seluruh tahapan Pilkada 2024, mulai dari pemilihan gubernur dan wakil gubernur hingga bupati/wali kota beserta wakilnya. Evaluasi ini juga mencakup tantangan serta capaian positif selama penyelenggaraan Pilkada.
“Kami ingin memastikan apakah Pilkada 2024 sudah berjalan sesuai harapan atau ada hal yang perlu diperbaiki. Evaluasi ini penting, untuk menjaga kualitas demokrasi di Sultra,” ujar Muskam, yang juga menjabat sebagai Kepala Bidang Perencanaan dan Data Informasi, Farmas, dan SDM KPU Sultra.
Ia menyebut, salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan Pilkada adalah koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan.
“Pilkada bukan hanya tanggung jawab KPU atau Bawaslu. Namun, besinergi dengan lembaga terkait sangat diperlukan untuk menjamin kelancaran proses demokrasi,” katanya. (m2/c/nir)
