BURANGA, BKK – Keluhan warga Desa Langere, Kecamatan Bonegunu, Kabupaten Buton Utara (Butur) terkait pelayanan dan pasokan air bersih yang belum maksimal mendapat respons cepat dari anggota DPRD setempat.
Menindaklanjuti persoalan tersebut, sejumlah anggota DPRD Butur meninjau langsung lokasi Program Pengembangan jaringan distribusi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan sambungan rumah yang belum berfungsi di Desa Langere, Jumat (31/1).
Rombongan legislatif tersebut dipimpin langsung Wakil DPRD Butur Fatriah, Ketua Komisi Satu DPRD Mazlin, anggota DPRD Sairman Sahadia, anggota DPRD Endri. Dalam giat ini, ikut serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) setempat.
Berdasarkan keluhan warga, SPAM yang berada di Desa Langere tersebut tidak mengalir seperti apa yang diharapkan masyarakat setempat. Setelah melakukan peninjauan langsung jaringan SPAM yang belum maksimal berfungsi tersebut, pihak DPRD kemudian menggelar dialog atau pertemuan dengan warga setempat.
Dikesempatan itu, Wakil Ketua DPRD Butur Fatriah mengatakan, pihaknya turun lapangan meninjau langsung jaringan SPAM merupakan sebagai bentuk fungsi pengawas dari lembaga legislatif. Kemudian, seperti yang ditemukan, bahwa jaringan air bersih tersebut belum berfungsi dengan baik.
“Secara teknis pihak Dinas PUPR yang mengetahui apa persoalannya hingga belum maksimal berfungsi SPAM itu. Untuk itu saya berharap kepada semua pihak, terutama Dinas PUPR dan pemerintah desa untuk bersama-sama membicarakan penanganan kendala dari jaringan air bersih ini,” katanya.
Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Butur Mazlin mengungkapkan, pihaknya turun lapangan untuk menindaklanjuti keluhan masyarakat setempat.
“Berdasarkan informasi bahwa selama ini air bersih yang diharapkan tidak sampai ke rumah warga,” ujarnya.
Dalam peninjauan tersebut, dilanjutkan dengan musyawarah bersama pihak Dinas PUPR, DPRD, Pemerintah Desa dan masyarakat setempat mengenai program SPAM yang belum mengalir.
Ada beberapa poin yang disepakati bersama. Salah satunya pihak PUPR akan melakukan normalisasi secepatnya, agar SPAM dapat mengalir ke rumah-rumah warga.
Selanjutnya, pihak Dinas PUPR Butur di 2025 akan menganggarkan optimalisasi SPAM langere sebesar Rp150 juta, dengan rencana mengganti bahan program yang telah rusak. Kemudian, Pemerintah Desa agar secepatnya membentuk pengelola SPAM di desa tersebut.
“Persoalan untuk optimalisasi sudah dianggarkan Rp150 juta, tinggal pembetukan tim pengelola. Karena pengelola bertanggung jawab berkomunikasi langsung dengan pihak PUPR dalam proses perbaikan teknis. Anggaran sebesar itu juga diperuntukkan untuk generator, kemudian ada penambahan alatnya yang bisa mendorong supaya air itu sampai ke rumah warga secara keseluruhan,” jelasnya.
Olehnya itu, legislator Partai Demokrat ini mengharapkan kepada Kepala Desa, Ketua BPD Desa Langere, untuk segera membentuk tim pengelola SPAM yang dilandasi dengan peraturan Pemerintah Desa.
“Kepala Desa, Ketua BPD Desa Langere bersama masyarakat yang hadir sepakat dalam waktu dekat ini membentuk pengelola SPAM. Supaya besok-besok kalau ada kerusakannya bisa teratasi dan terealisasi secepatnya,” tegas dia.
“Tetapi itu harus melalui musyawarah mufakat yang dilandasi dengan peraturan Pemerintah Desa, supaya tidak dianggap pungli,” tambahnya.
Sementara itu, Anggota DPRD Butur Endrik menguraikan apa yang menjadi temuan di lapangan. Kata dia, masih banyak persoalan yang ditemukan sehingga pengoptimalan jaringan air bersih itu tidak maksimal. Misalnya saja, sebut dia, kurangnya pasokan pendorong air.
“Pendorong air kurang, sehingga aliran air tidak sampai ke rumah-rumah warga. Makanya fokus penyelesaiannya disepakati bahwa anggaran itu sudah digelontorkan dari DPRD diserahkan ke PUPR,” tuturnya. (dar/nir)
