KENDARI, BKK – Masalah perizinan menjadi salah satu temuan paling menonjol di KPK. Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari bersama Kejaksaan, dan Polres Kendari meneken kerja sama pengawasan penyelenggaraan perizinan.
Asisten II Sekretariat Daerah (Setda) Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari Jahuddin mengatakan, tujuan nota kesepahaman ini adalah untuk mengatasi hambatan dalam proses perizinan di daerah, membangun koordinasi dalam upaya mencegah tindak pidana dalam upaya dalam proses penyelenggaraan perizinan yang dapat menghambat investasi di daerah.
“Ia jadi kemarin kami bersama-sama Kejaksaan dan Polresta Kendari melakukan penandatanganan nota kesepahaman tentang kerja sama dalam pengawasan penyelenggaraan perizinan di daerah oleh Menteri Dalam Negeri,” ujar Jahuddin, Rabu (5/2).
Ia melanjutkan, menurut Menteri Dalam Negeri bahwa masalah perizinan merupakan salah satu temuan paling menonjol dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terkait pelanggaran yang kerap terjadi diberbagai instansi.
” Jadi, materi yang kami dapat, menurut Mendagri masalah perizinan merupakan salah satu temuan paling menonjol dari KPK terkait pelanggaran yang kerap terjadi diberbagai instansi,” paparnya.
Hal tersebut mengingat dampaknya terhadap kualitas pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat.
“Pelaksanaan MoU tersebut yang bekerja sama dengan Kepala KPK, Kepolisian, Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus, serta pihak terkait lainnya,” jelasnya.
Ia menambahkan, ini juga dalam rangka untuk mencegah tindak pidana korupsi dalam hal perizinan, sekaligus untuk mempermudah kerja sama dunia usaha yang menjadi atensi Presiden untuk mempermudah perizinan pengusaha dan mendorong ekonomi. (m2/c/nir)
