KENDARI, BKK- Kantor Perwakilan (KPw) Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) III menggelar kegiatan LPS Media Meet Up di Kota Kendari, Senin (17/2).
Kegiatan ini mengangkat tema Diskusi, Komunikasi, dan Kolaborasi Media dalam Pengembangan Literasi Keuangan, bertempat di Plaza In Kendari.
“Dengan literasi keuangan, maka masyarakat dapat melakukan pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan yang rasional terlebih mengetahui bahwa terdapat lembaga yang menjamin simpanan masyarakat di Bank yaitu Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS,” ungkap Kepala Kantor Perwakilan LPS III Fuad Zaen.
Sejak berdirinya LPS berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang LPS dan beroperasi pada 22 September 2005, LPS memiliki fungsi menjamin simpanan nasabah perbankan dan turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan.
Di Sultra, per 31 Desember 2024 jumlah rekening simpanan yang dijamin penuh mencapai 99,98% dari total rekening atau 5,06 juta rekening.
Perkembangannya, fungsi LPS diperkuat dan diperluas untuk mendukung resolusi permasalahan perbankan dan juga lembaga asuransi berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).
Berdasarkan hal tersebut, pada 2028 mendatang LPS harus menjalankan tugas menjamin polis asuransi.
Sementara itu, Kepala Divisi Edukasi, Hubungan Masyarakat, dan Hubungan Kelembagaan, Dadi Hermawan pada pemaparannya menuturkan peran LPS tersebut.
“LPS memberikan proteksi dana nasabah di Bank dengan membayarkan simpanan nasabah dimaksud saat Bank ditutup atau dicabut usahanya. Sehingga nasabah tidak perlu khawatir ataupun panik seperti di masa krisis ekonomi 1998 lalu,” imbuhnya.
Penanganan Bank oleh LPS sepanjang tahun 2024, terdapat 20 Bank yang dicabut izin usahanya yang ditangani oleh LPS, seluruhnya merupakan Bank Perekonomian Rakyat (BPR/BPRS).
Salah satu dari Bank yang dicabut izin usahanya tersebut berada di wilayah kerja Kantor Perwakilan LPS III dengan kantor pusat di Manokwari, Papua Barat.
Dengan demikian, sampai dengan 31 Desember 2024, LPS telah melakukan likuidasi terhadap 142 Bank yang terdiri atas 1 Bank Umum dan 141 BPR/BPRS.
Atas Bank yang ditangani tersebut, LPS juga telah membayarkan klaim simpanan nasabah sebesar Rp843 miliar sepanjang tahun 2024. Secara total dari tahun 2005 sampai Desember 2024, LPS telah membayarkan klaim penjaminan nasabah sebesar Rp2,93 triliun.
Pada 29 Mei 2024, LPS berhasil menyehatkan kembali Bank Perekonomian Rakyat Indramayu Jabar (BIMJ), yang sebelumnya masuk dalam kategori Bank Dalam Resolusi (BDR).
Ini merupakan langkah terobosan dalam penanganan bank bermasalah, memungkinkan tindakan penyelamatan oleh investor sebelum memutuskan opsi resolusi.
LPS pernah melakukan likuidasi terhadap 2 Bank di Provinsi Sultra, yaitu BPR Mustika Utama Raha yang dicabut izin usahanya pada 15 Agustus 2011 (selesai likuidasi 1 Agustus 2012) dan BPR Mustika Utama Kolaka yang dicabut izin usahanya pada 20 Juni 2016 (selesai likuidasi 14 Desember 2018).
Sebagai penutup, Fuad Zaen menambahkan peran media dalam meningkatkan literasi keuangan di masyarakat.
“Kantor Perwakilan LPS III senantiasa aktif dalam berkontribusi pada peningkatan literasi keuangan dengan melakukan kegiatan edukasi dan sosialisasi maupun dukungan kelembagaan di wilayah kerja dengan kolaborasi bersama media,” pungkasnya. (r2)
