KENDARI, BKK – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andi Sumangerukka (ASR), menegaskan bahwa pemerintahannya tidak akan melakukan pengurangan gaji atau pemutusan hubungan kerja (PHK) terkait dengan efisiensi anggaran.
Pernyataan tersebut disampaikan usai memimpin rapat koordinasi (Rakor) secara virtual yang dihadiri oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra Kamis (20/2), setelah dirinya dilantik oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, di Jakarta.
Dalam rakor tersebut, Andi Sumangerukka menjelaskan, perihal tentang intruksi presiden (Inpres) nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi. anggaran. Bahwa sebagai bagian dari pemerintah pusat provinsi wajib mendukung kebijakan efisiensi yang dikeluarkan.
Namun, ia menegaskan bahwa kebijakan efisiensi tidak akan berdampak pada pengurangan gaji pegawai atau PHK terhadap pekerja kontrak.
“Saya ingin tegaskan bahwa efisiensi ini tidak akan mengurangi gaji. Jangan ada yang menyampaikan bahwa efisiensi ini akan berujung pada pengurangan gaji. Itu tidak ada. Itu adalah instruksi langsung dari Presiden,” ungkapnya.
“Dan juga tidak melakukan PHK, kepada para pekerja kontrak. Saya ulangi, tidak melakukan PHK terhadap para pekerja kontrak,” tambahnya.
Lebih lanjut, Gubernur Sultra menekankan bahwa kebijakan efisiensi juga tidak akan mengganggu pelayanan publik.
“Efisiensi ini tidak boleh mengganggu pelayanan masyarakat. Pelayanan harus tetap berjalan lancar dan responsif,” tambahnya.
Andi Sumangerukka juga menyampaikan bahwa meski tengah melakukan efisiensi, fungsi pemerintahan dan pelayanan publik harus tetap berjalan dengan baik.
“Setelah kami dilantik, tugas kami untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan tanpa hambatan,” pungkasnya. (r4/c/r2)
