LAWORO, BKK – Bupati dan Wakil Bupati Muna Barat (Mubar) La Ode Darwin-Ali Basa memimpin apel perdana gabungan yang terdiri dari seluruh Organisasi pemerintah Daerah (OPD), Kepala Desa se-Mubar, guru-guru yang dilaksanakan di halaman Kantor Bupati, Senin (10/3).
Dalam sambutannya, La Ode Darwin mengajak seluruh aparatur sipil negara (ASN) menyatukan komitmen, untuk membangun Mubar selama 5 tahun ke depan, serta mengajak seluruh Kepala Desa untuk mendukung Pemkab Mubar menuju Liwu Mokesa.
“Saya berharap seluruh ASN berkomitmen penuh terhadap keberlanjutan daerah. ASN wajib melayani dan memberikan perhatian yang tegas serta jelas kepada seluruh masyarakat Mubar,” kata La Ode Darwin.
La Ode Darwin juga meminta ASN agar dapat menunjukan komitmennya ketika diangkat dan menjadi abdi negara di lingkup wilayah Mubar.
“ASN wajib masuk kantor tepat waktu, melaksanakan tugas dengan baik dan pulang kantor tepat waktu. ASN digaji oleh negara, maka kita harus berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat,” ujar Darwin.
Bukan hanya itu, Darwin juga mengungkapkan bahwa Mubar saat ini dalam kondisi tidak baik-baik saja. Apalagi pada 2026 nanti, kondisi Mubar semakin kritis akibat penerimaan ASN yang mencapai sekitar 1.700 orang lebih, yang memerlukan biaya Rp80 miliar hingga Rp90 miliar.
“Belanja pegawai Mubar di 2025 ini sebesar 48%. Sementara, di 2026 mencapai angka 60% lebih,” ungkapnya.
Untuk itu, ia juga meminta seluruh ASN untuk berkomitmen membantu daerah, memaksimalkan seluruh potensi yang ada, menggenjot PAD, dan mendapatkan anggaran dari pemerintah provinsi (pemprov) dan pusat. Jika ini tidak dilaksanakan, maka ia berkeyakinan Mubar akan semakin kritis tahun 2026 nanti.
“Marilah kita bergandengan tangan, marilah kita solid dan satukan komitmen membangun Mubar. Kalau ada ide dan gagasan baik untuk pembangunan Mubar, maka kami persilakan untuk menyampaikan kepada saya atau pak Ali Basa. Kami menginginkan Mubar bisa lebih baik lagi ke depannya,” ajaknya.
Selain itu, Darwin juga mengimbau seluruh kepala desa, untuk tidak mengabaikan kepentingan masyarakatnya. Kepala desa wajib memberikan pelayanan yang baik terhadap kegiatan pemerintahan di desanya.
“Saya tidak berharap perangkat desa untuk hadir setiap hari. Yang terpenting ada pelayanan kegiatan kemasyarakatan di desa tersebut. Jika ada desa yang tidak memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka saya akan turunkan inspektorat untuk melakukan pemeriksaan khusus. Perangkat desa yang tidak hadir, harus diberhentikan sementara,” tegasnya. (k2/c/nir)
