KENDARI, BKK – Ratusan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap I di Sulawesi Tenggara (Sultra), menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor DPRD Sultra, Senin (10/3).
Aksi ini merupakan bentuk protes terhadap keputusan pemerintah pusat yang menunda jadwal pengangkatan mereka.
Massa yang terdiri dari berbagai formasi, termasuk tenaga pendidik, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis, memadati halaman Kantor DPRD Sultra sambil membawa berbagai poster dan spanduk yang berisi tuntutan mereka.
Koordinator demonstrasi Aldi mengatakan, pihaknya menolak keras penundaan pengangkatan yang dianggap merugikan dan tidak adil.
“Kami sudah lulus seleksi dan menunggu pengangkatan sejak lama. Penundaan ini sangat mengecewakan dan membuat kami tidak pasti,” ujar Aldi, Senin (10/3).
Para demonstran menuntut agar pemerintah pusat segera mencabut keputusan penundaan pengangkatan, dan mengembalikan jadwal pengangkatan sesuai dengan rencana awal.
Mereka menyuarakan aspirasi terkait keputusan pemerintah yang menunda pengangkatan mereka.
Sesuai keputusan terbaru, pengangkatan CPNS semula dijadwalkan Maret 2025, diundur jadi Oktober 2025.
Sementara PPPK 2024 baru akan diangkat pada Maret 2026, sebelumnya dijadwalkan tahap 1 pada Februari 2025, dan tahap 2 pada Juli 2025.
Jenderal lapangan aksi, Zainal Saputra mengatakan, keputusan yang disepakati oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), Komisi II DPR RI, dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) sangat merugikan serta tidak adil bagi CASN, yakni CPNS dan PPPK tahap I tahun ini.
“Kami merasa dizolimi dengan keputusan ini. Maka dari itu, kami mendatangi Kantor DPRD Sultra untuk meminta agar aspirasi ini diteruskan ke DPR RI dan pihak terkait segera dipanggil ulang untuk meninjau kembali kebijakan tersebut,” ujar Zainal.
Zainal menyampaikan dalam aksi ini terdapat 6 tuntutan yang mereka ajukan. Yakni, sebut dia, menolak keputusan Kemenpan RB terkait penundaan pengangkatan CASN dan PPPK 2024 tahap I.
Mereka juga meminta DPRD Sultra untuk menyampaikan aspirasi mereka ke pemerintah pusat.
Aksi demonstrasi ini berlangsung cukup tegang. Massa sempat melakukan aksi bakar ban di depan gedung DPRD Sultra, sebagai bentuk kekecewaan.
Aparat kepolisian dan Satpol-PP berjaga di sekitar lokasi, untuk mengamankan jalannya demonstrasi.
Aksi demonstrasi ini merupakan bentuk kekecewaan para calon ASN dan PPPK terhadap penundaan pengangkatan yang dinilai tidak memiliki dasar yang kuat.
Mereka berharap pemerintah pusat segera mengambil langkah konkret, untuk menyelesaikan masalah ini. (m2/b/nir)
