KENDARI, BKK – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) menunjukkan komitmen serius dalam menangani permasalahan banjir di Kota Kendari.
Berbagai pihak, termasuk Pemerintah Kota Kendari, Balai Wilayah Sungai (BWS), Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN), serta instansi terkait lainnya, bersinergi untuk mencari solusi konkret dalam menanggulangi persoalan yang semakin sering melanda wilayah ini.
Hal ini disampaikan Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Sultra, Pahri Yamsul, usai rapat koordinasi (Rakor) bersama pemerintah kota Kendari, BWS, dan BPJN serta instansi terkait lainya di ruang rapat Wali Kota Kendari, Senin (10/3)
Pahri mengungkapkan bahwa rapat koordinasi yang digelar merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya yang dipimpin oleh Wakil Gubernur Sultra di kawasan MTQ Kendari.
Dalam pertemuan tersebut, dibahas berbagai langkah konkret yang harus segera dilakukan oleh masing-masing pihak terkait.
“Kita sekarang berpikir langkah konkret apa yang harus kita buat untuk menangani banjir. Bukan hanya ide-ide saja, tapi sudah harus ada langkah nyata,” kata Pahri saat diwawancarai awak media.
Menurut Pahri, permasalahan banjir tidak hanya bisa diselesaikan oleh pemerintah saja, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat.
Regulasi yang jelas mengenai pembangunan perumahan di sekitar kawasan rawan banjir menjadi salah satu perhatian utama dalam rapat tersebut.
“Sekarang yang terjadi, seperti yang kita lihat, sedimentasi di sungai dan saluran air berasal dari berbagai sumber. Kita tidak ingin menyalahkan siapa pun, tetapi dampak dari sedimentasi yang terus meningkat harus segera ditangani dengan baik,” ungkapnya.
Selain itu, kawasan sekitar MTQ yang kerap menjadi titik rawan banjir juga menjadi perhatian bersama.
Pemprov Sultra, melalui Dinas SDA dan Bina Marga juga dengan Dinas Cipta Karya dan instansi terkait, akan berkoordinasi untuk memperbaiki saluran primer serta melakukan pelebaran jalur air yang menyempit.
“Wakil Wali Kota Kendari memiliki tugas untuk membuka jalur tersebut, sementara kami dari provinsi bertanggung jawab dalam menormalisasi saluran air. Soal anggaran, Pemprov Sultra siap mengalokasikan dana, namun ini tidak instan langsung ada dananya, mengingat saat ini ada efisiensi,” jelas Pahri.
Lebih lanjut, Pahri mencontohkan bahwa masalah banjir tidak hanya terjadi di Kendari, tetapi juga di kota-kota besar seperti Jakarta, yang hingga kini masih terus melakukan berbagai upaya untuk mengatasi persoalan banjir.
Oleh karena itu, kerja sama yang kuat antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci utama dalam mengatasi permasalahan ini.
Berdasarkan data yang dipaparkan oleh BWS, terdapat 19 titik Daerah Aliran Sungai (DAS) yang berpotensi menyebabkan banjir di Kendari. Dari jumlah tersebut, 13 DAS yang menjadi gawean Dinas SDA dan Bina Marga Provinsi Sultra.
Beberapa DAS yang menjadi perhatian khusus di antaranya, Kali Anduonohu, Kali Lahundape, Kali Korumba, aliran sungai Lasolo, saluran air di sekitar SD 1 Teladan yang bermuara ke sungai, kali di kampung Salo dan beberapa wilayah lainnya.
Dengan kondisi sedimentasi di Teluk Kendari yang semakin sempit, pemerintah menyadari bahwa upaya normalisasi sungai dan saluran air harus dilakukan secara berkelanjutan.
“Pemerintah harus memiliki langkah-langkah nyata untuk mengatasi banjir ini. Kita harus mulai dari sekarang, meskipun hasilnya tidak bisa instan. DKI Jakarta saja butuh waktu lama untuk menyelesaikan banjir kanal timur, begitu juga dengan kita di Kendari,” ungkapnya.
Sebagai tindak lanjut dari pertemuan ini, Pemprov Sultra bersama instansi terkait akan segera menyusun rencana aksi yang lebih rinci. Beberapa langkah konkret yang akan dilakukan dalam waktu dekat antara lain memastikan aliran air tidak tersumbat dan mengurangi risiko genangan di sekitar wilayah tersebut.
Selain itu akan ada pelebaran saluran air di sekitar MTQ tepatnya di Eks Kantor PPP. Hal ini untum mengatasi penyempitan aliran air yang menjadi salah satu penyebab banjir di wilayah tersebut. Kemudian terkait penyusunan regulasi pembangunan perumahan, agar tidak semakin banyak kawasan pemukiman yang memperparah sedimentasi sungai dan aliran air.
Serta langkah lainya adalah sosialisasi dan pelibatan masyarakat. Hal ini dilakukan dengan mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan dan tidak melakukan aktivitas yang dapat menyumbat aliran air.
“Dengan kerja sama yang kuat antara pemerintah provinsi, pemerintah kota, dan masyarakat, kita optimistis masalah banjir di Kendari bisa teratasi secara bertahap,” pungkasnya. (r4/c/r2)
