LABUNGKARI, BKK – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buton Tengah (Buteng) berencana menyiapkan 3 unit bus gratis bagi masyarakat yang ingin mudik saat Idulfitri 1446 Hijriah. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap kemungkinan kenaikan tarif angkutan umum yang dilakukan secara sepihak para sopir selama arus mudik.
Hal ini disampaikan langsung Penjabat (Pj) Sekretaris Kabupaten (Sekab) Buteng Muhammad Rizal, usai melaksanakan rapat bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan instansi terkait.
Menurutnya, kebijakan ini bertujuan untuk membantu masyarakat, terutama mereka yang kesulitan akibat lonjakan harga angkutan umum yang tidak wajar.
“Antisipasi kenaikan tarif angkutan yang biasanya melonjak saat malam hari, Pemkab akan menyediakan armada bus gratis untuk mengantar masyarakat sampai ke tujuan mereka di Buteng. Ini akan dilakukan jika tarif angkutan umum naik di luar batas wajar selama mudik Lebaran tahun ini,” ujar Rizal.
Selain menyediakan bus gratis, Pemkab Buteng juga berencana bersurat ke Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) terkait lonjakan tarif angkutan speedboat pada malam hari.
Bupati Buteng telah menginstruksikan agar dilakukan koordinasi dengan pihak terkait, guna mengupayakan izin operasional kapal feri di malam hari. Langkah ini bertujuan untuk menghubungkan jadwal kapal Pelni yang tiba malam hari, dengan ketersediaan kapal feri rute Baubau-Wamengkoli.
Tak hanya itu, Pemkab Buteng juga akan menyiapkan posko mudik di 3 lokasi. Yakni, sebut dia, Dermaga Wamengkoli, Dermaga Tolandona, dan Dermaga Mawasangka. Posko tersebut akan dilengkapi dengan alat kesehatan, untuk memberikan layanan bagi para pemudik yang membutuhkan pertolongan medis.
“Untuk posko di Wamengkoli, selain menyediakan layanan kesehatan, juga akan difungsikan sebagai tempat istirahat bagi pemudik. Jika ada penumpang yang menuju Muna atau Muna Barat dan tidak ingin melanjutkan perjalanan di malam hari, mereka bisa beristirahat terlebih dahulu di sana,” jelasnya.
Pemkab Buteng juga akan memantau perkembangan tarif angkutan umum dan berkoordinasi dengan pihak kepolisian, untuk memastikan tidak ada lonjakan harga yang merugikan masyarakat. Jika ditemukan pelanggaran, aparat kepolisian akan langsung melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan yang menaikkan tarif secara sepihak. (cr1/c/nir)
